Kasus Covid-19 Meningkat, APBD Batam Diprediksi Defisit Rp200 Milyar

Defisit yang terjadi bukan karena belanja besar, tapi disebabkan target PAD yang tidak terpenuhi.

M Nurhadi
Sabtu, 26 Juni 2021 | 09:09 WIB
Kasus Covid-19 Meningkat, APBD Batam Diprediksi Defisit Rp200 Milyar
Pengunjung mencuci tangan begitu turun dari kapal usai mengunjungi resor Kepri Coral di Kota Batam Kepulauan Riau, Jumat (9/10/2020). (Antara/Naim)

SuaraBatam.id - Pemkot Batam memprediksi, APBD 2021 setempat akan mengalami defisit hingga Rp200 milyar lantaran pendapatan asli daerah tidak sesuai dengan harapan.

"Defisit karena pendapatan asli daerah dari hotel dan restoran yang tidak memenuhi harapan yang diproyeksikan. Seperti kita ketahui, sektor inilah yang paling terpukul (pandemi COVID-19)," kata Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad di Batam, Jumat (26/6/2021).

Awalnya, tim anggaran Pemkot Batam memprediksi defisit hingga Rp400 milyar, namun setelah dibedah lebih dalam angkanya bisa ditekan hingga Rp200 milyar.

Ia mengatakan, pemerintah memang menargetkan pendapatan dari pajak retribusi hotel dan restoran cukup tinggi karena optimis dengan pembukaan kembali pariwisata, menyusul angka penularan COVID-19 yang membaik pada akhir 2020.

Baca Juga:Wabah Corona Makin Parah, Kota Batam Kekurangan Vaksinator

Namun, ternyata wabah COVID-19 kembali meningkat, sehingga rencana pembukaan perbatasan dengan Singapura untuk pariwisata ditunda. Dan ini menyebabkan pendapatan daerah meleset dari target.

"Saat APBD 2021 disusun, ada perubahan yang baik dalam persoalan penyelesaian COVID-19, angkanya membaik. Kami juga berfikir saat itu kebijakan "travel bubble" diberlakukan pada 2021. Ternyata masih perlu sejumlah persyaratan. Maka defisit anggaran, turun dari target," kata Amsakar, melansir Antara.

Meski demikian, ia menjelaskan, defisit yang terjadi bukan karena belanja besar, tapi disebabkan target PAD yang tidak terpenuhi.

Wakil Wali Kota menjelaskan, dalam struktur APBD Batam terdapat lima kontribusi penyumbang APBD, yaitu PBB dan Bea Perolehan atas Hak Tanah, pajak penerangan jalan, perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, pajak hotel dan pajak restoran.

"Dua komponen terakhir yang kecil bayarannya. Jadi bukan karena biaya yang besar, tapi target pendapatan tidak terpenuhi," pungkas dia.

Baca Juga:Permintaan Tambahan Nakes Pemkot Batam Belum Terealisasi, Ini Penyebabnya

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini