alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Miris, Toko Pakaian Serba 35 Ribu Didenda Rp2 Juta Gegara Prokes

M Nurhadi Senin, 10 Mei 2021 | 13:55 WIB

Miris, Toko Pakaian Serba 35 Ribu Didenda Rp2 Juta Gegara Prokes
Tim Operasi Yustisi melakukan pemantauan dan mengimbau pengunjung agar disiplin menerapkan prokes pencegahan COVID-19 di salah satu toko pakaian di Kota Palu, Minggu malam (9/5). ANTARA/HO-Humas Pemkot Palu

"Di toko pakaian serba 35 ribu di jalan Emmy Saelan Kelurahan Tatura Utara Selatan diberi sanksi tegas berupa denda Rp 2 juta," kata Max Hertog.

SuaraBatam.id - Satpol PP Kota Palu melalui Tim Operasi Penegakan Prokes Pencegahan COVID-19 wilayah itu memberi denda Rp2 juta kepada pelaku usaha di kota itu yang melanggar dan tidak menerapkan protokol kesehatan (prokes).

"Di toko pakaian serba 35 ribu di jalan Emmy Saelan Kelurahan Tatura Utara Selatan diberi sanksi tegas berupa denda Rp 2 juta karena warga yang datang berbelanja dibatasi masuk ke dalam toko maksimal 40 orang dan tidak berkerumun tapi tidak diindahkan,"kata Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat (Binmas) Satpol PP Palu Max Hertog Duyoh, Minggu (10/5/2021) malam.

Ia menjelaskan imbauan dari tim operasi yustisi tidak digubris sehingga pada kedatangan tim operasi yustisi yang ketiga kalinya di toko itu kembali ditemukan warga yang berbelanja namun tidak menjaga jarak dan berdesakan.

Dalam kesempatan tersebut, tim juga melakukan pemeriksaan ke Toko Pakaian Gatsu di jalan Gatot Subroto Kelurahan Lolu Utara dan ditemukan kerumunan tanpa prokes di lokasi itu.

Baca Juga: Ustadz Tengku Zul Positif COVID-19 Punya Penyakit Bawaan Orang Tua

"Selanjutnya di Swalayan Palu Mitra Utama (PMU) di Jalan Wolter Monginsidi Kelurahan Lolu Utara juga ditemukan hal serupa. Kerumunan pengunjung yang tidak menjaga jarak pun juga dibuatkan berita acara pelanggaran pertama,"ujarnya.

Ia menyebut sanksi dan denda yang diberikan kepada pengunjung dan pelaku usaha yang tidak disiplin menerapkan prokes tersebut tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Palu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Revisi Perwali Palu Nomor 9 Tahun 2020 mengenai pemberian sanksi bagi masyarakat dan pelaku usaha yang melanggar prokes. [Antara]

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait