Rekalibrasi adalah kebijakan yang memberikan kemudahan bagi pekerja-pekerja migran yang tidak berdokumen untuk kembali ke negara masing-masing dengan membayar denda jauh lebih ringan.
"Biasanya mereka pulang dengan kapal yang berkapasitas sekitar 148 orang dengan jadwal empat sampai lima kali sepekan dengan ketentuan setiap penumpang memiliki hasil negatif tes usap PCR sebelum keberangkatan," ungkapnya.
Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo menyampaikan banyak PMI yang pulang dengan membawa dokumen tes usap negatif.
"Tetapi ternyata banyak yang belum dites usap. Banyak sekali yang setelah dites di sini hasilnya positif. Di sini kita melihat ada indikasi mereka membawa hasil tes abal-abal,” ungkap Doni.
Baca Juga:105 Situs Investasi Ilegal Diblokir, DPR Minta OJK dan Bappebti Agresif
Menko PMK Muhadjir Effendy mendukung pembukaan pintu masuk alternatif selain di Kepri. Juga usulan memperbanyak armada TNI AL untuk mengangkut kepulangan PMI ke daerah asalnya masing-masing.
"Saya juga minta KJRI untuk menerjunkan personelnya agar dapat betul-betul mengawasi hasil negatif tes usap PMI yang akan pulang. Untuk dukungan logistik silakan Pemprov Kepri mengajukan usulan anggaran,” kata Muhadjir.
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan juga turut menyampaikan identifikasi masalah sudah jelas dan solusi telah didapatkan dalam forum rapat tersebut.
"Untuk dukungan logistik dapat berkoordinasi dengan Kemenko PMK, hingga bagaimana Pemda tidak ketiban pulung,” tutur Luhut mengakhiri rapat koordinasi tersebut.
Baca Juga:Resmi! Binomo Masuk Daftar Investasi Bodong, Ini Daftar Lengkapnya
