SuaraBatam.id - Negara Myanmar yang saat ini kendalinya dipegang oleh militer memerintahkan penyedia layanan internet untuk blokir Facebook untuk sementara.
Kementerian Transportasi dan Komunikasi setempat saat ini sudah memberitahukan kepada semua perusahaan telekomunikasi terkait hal ini. Facebook akan diblokir dengan alasan stabilitas negara.
"Kami mendesak pihak berwenang untuk memulihkan konektivitas sehingga orang-orang di Myanmar dapat berkomunikasi dengan keluarga dan teman mereka dan mengakses informasi penting," kata juru bicara Facebook dalam sebuah pernyataan, dinalsir Batamnews (jaringan Suara.com).
Salah satu operator di negara itu, Telenor Myanmar sudah menanggapi pernyataan tersebut dan mengaku akan patuh. Meski demikian, pihak terkait mengaku prihatin terkait dampaknya terhadap hak asasi manusia.
Baca Juga:Buntut Kudeta Militer, Myanmar Blokir Layanan Facebook
"Meskipun arahan tersebut memiliki dasar hukum dalam hukum Myanmar, Telenor tidak percaya bahwa permintaan tersebut didasarkan pada kebutuhan dan proporsionalitas, sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional," kata perusahaan itu dikutip The Star, Kamis (4/2/2021).
Pemblokiran Facebookdiambil usai sebelumnya warga sipil melakukan protes terkait kudeta militer.
Pada Rabu (3/2/2021) kemarin, pihak berwajib menuntut mantan pemimpin Aung San Suu Kyi untuk dipenjara atas kepemilikan walkie-talkie ilegal dan diduga melanggar UU ekspor impor.
Facebook diduga jadi pusat dari "Gerakan Pembangkangan Sipil" pro-demokrasi, yang memperoleh hampir 200.000 pengikut dalam dua hari.
Para aktivis termasuk profesional medis di lebih dari 70 rumah sakit dengan jumlah diperkirakan mencapai ratusan orang pada Rabu lalu melakukan mogok kerja sebagai bentuk protes terhadap negara.
Baca Juga:Temukan Ide Pengganti Masker Kain, Komentar Warganet Ini Bikin Tepuk Jidat
"Kita perlu memboikot mereka dengan tidak membuang-buang uang untuk kejahatan ini," tulis seorang pendukung sehubungan dengan kepentingan bisnis militer yang sangat besar di negara tersebut. Kudeta "akan mempengaruhi setiap orang dalam hidup kita".
Orang yang diklaim jadi pusat kudeta, panglima militer Min Aung Hlaing mengatakan, Myanmar akan tetap menjaga hubungan diplomatik dengan semua negara, dengan kebijakan luar negeri yang tidak berubah.
