SuaraBatam.id - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bintan menginventarisir warga terdampak banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor, yang melanda Kabupaten Bintan pada 1-2 Januari 2021.
Plt Kepala BPBD Bintan, Ramlah mengatakan bahwa hasil pendataan sementara ada 3.491 warga. Kini mereka telah mengungsi di posko-posko ataupun aula kantor pemerintah.
"Itu baru hasil sementara. Jumlahnya dipastikan terus bertambah karena kami masih melakukan inventarisasi di beberapa lokasi bencana," ujar Ramlah, dilansir laman Batamnews, Senin (4/1/2021).
Sebanyak 3.491 warga yang terdampak bencana itu terdiri dari beberapa kecamatan. Diantaranya, Kecamatan Bintan Timur (Bintim) 767 KK, Kecamatan Bintan Utara (Binut) 1.818 KK, Kecamatan Teluk Sebong 625 KK, Kecamatan Gunung Kijang 80 KK, dan Kecamatan Teluk Bintan 2 KK.
Baca Juga:Bukan Tabrak Lari tapi Ini Hasil Penyelidikan Polres Bintan
Sementara warga yang terdampak bencana di Kecamatan Seri Kuala Lobam, Mantang, Bintan Pesisir, dan Toapaya belum diketahui jumlahnya. Namun, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak kecamatan terkait untuk inventarisasinya.
"Teluk Bintan ada juga banjir namun tak ada kerugian yang besar. Namun ada 2 KK yang terdampak bencana angin puting beliung. Kalau kecamatan lainnya ada banjir, longsor atau abrasi pantai namun belum diketahui jumlah pastinya. Seperti di Kecamatan Mantang, Bintan Pesisir, Toapaya dan Seri Kuala Lobam," jelasnya.
BPBD juga bangun posko logistik dan dapur umum dibeberapa lokasi untuk warga yang terdampak dan mengungsi. Disana ditempatkan beberapa personil untuk memasak dan menyediakan kebutuhan para pengungsi.
Sedangkan untuk fasilitas umum (fasum) yang rusak seperti bangunan, jalan raya dan lainnya telah ditangani oleh Dinas PUPR Bintan dan Dinas Perkim Bintan.
"Kami saling koordinasi dengan seluruh instansi terkait. Kemudian juga kepolisian, TNI dan lainnya agar penanganan korban bencana bisa segera teratasi," katanya.
Baca Juga:Pilkada Bintan: Alias Wello Yakin Menang dengan 52 Persen Suara
Bupati Bintan, Apri Sujadi meminta Dinas Perkim, Dinas PUPR dan Dinas Sosial segera menginventarisir kerusakan infrastruktur akibat bencana di Kabupaten Bintan. Hal itu harus dilakukan agar segera dapat mengambil langkah-langkah terbaik untuk perbaikan infrastruktur tersebut.
"Sudah kita minta agar dinas-dinas itu segera menginventarisir infrastruktur yang rusak akibat banjir, tanah longsor maupun angin puting beliung," sebutnya.
Selain itu, dirinya juga sudah menginstruksikan agar camat, lurah dan kades dapat melakukan pendataan warga yang terdampak di wilayahnya.
Lalu diminta bekerja sama dengan Unsur Pimpinan Kecamatan (Uspika) seperti Polisi dan TNI guna menentukan titik posko tanggap darurat di wilayah masing-masing serta mengajak bersama-sama masyarakat guna berpartisipasi untuk membuat dapur umum di wilayah yang terdampak.
"Kita juga meminta agar BPBD dan Dinsos agar menyiapkan posko logistik dan peralatan tanggap darurat serta perlengkapan dapur umum di masing-masing wilayah. Selain itu, Dinas Kesehatan juga diharapkan dapat membantu mengecek kesehatan warga yang ada di posko tanggap darurat," ucapnya.
