OPM Tolak Papua Barat Merdeka Versi Presiden Benny Wenda

SuaraBatam.id - OPM tolak Papua Barat Merdeka versi Presiden Benny Wenda. Penolakan itu datang dari Organisasi Papua Merdeka - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau OPM-TPNPB.

Mereka tidak mengakui deklarasi pembentukan pemerintahan sementara oleh Ketua ULMWP Benny Wenda. Dalam hal ini, Benny Wenda didapuk jadi presiden.

Pemimpin OPM TPNPB Jefrey Bomanak menegaskan, deklarasi Benny Wenda tersebut dilakukan secara sepihak, tanpa melibatkan seluruh organisasi perjuangan kemerdekaan serta rakyat Papua Barat.

"Kami menolak pembentukan pemerintah Papua Barat yang dideklarasikan Benny Wenda serta ULMWP di Inggris," kata Jefrey Bomanak dalam keterangan tertulis kepada Suara.com, Rabu (2/11/2020).

Baca Juga:Deklarasikan Kemerdekaan, Papua Barat Angkat Benny Wenda Jadi Presiden

Untuk diketahui, Selasa 1 Desember 2020, ULMWP mendeklarasikan pembentukan pemerintahan sementara Republik West Papua. ULMWP juga menunjuk Benny Wenda sebagai presiden sementara.

Ia mempertanyakan dasar-dasar prinsipil Benny Wenda mendeklarasikan pembentukan pemerintahan sementara Republik West Papua.

"Sebab, deklarasi itu dilakukan di Inggris, bukan Papua. Mereka juga tidak melibatkan pimpinan organisasi dan seluruh masyarakat di 7 Wilayah Adat di Provinsi Papua dan Papua Barat."

Benny Wenda, kata dia, berusaha mendirikan negara sementara, tanpa prosedur dan mekanisme yang disepakati oleh organisasi perjuangan Papua. 

Sedangkan berdasarkan kesepakatan seluruh organisasi dan Undang-Undang Dasar 1 Juli 1971 pemerintahan sementara dijalankan oleh TPNPB OPM.

Baca Juga:Profil Benny Wenda, Presiden Republik West Papua Usai Papua Barat Merdeka

"Kami mencurigai ada pihak yang diam-diam menghasut untuk menjalankan pemerintahan sementara. Para pemimpin organisasi yang berjuang berdasarkan Konstitusi 1971 mencurigai langkah-langkah tersebut," kata Jefrey.