Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Hanya 67 Persen Penduduk Kepri yang Terima Vaksin Covid-19, Ini Alasannya

M Nurhadi Rabu, 28 Oktober 2020 | 13:45 WIB

Hanya 67 Persen Penduduk Kepri yang Terima Vaksin Covid-19, Ini Alasannya
Simulasi vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Abiansemal Badung. (ist)

"Target warga Kepri yang diimunisasi itu sesuai alokasi yang diberikan Kemenkes," kata Bisri.

SuaraBatam.id - Rencana imunisasi vaksin Covid-19 di Provinsi Kepri telah direncanakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI  akan digelar pada Februari 2021 mendatang.

Setidaknya ada 1,47 juta penduduk Provinsi Kepri yang akan mendapatkan imunisasi Covid-19.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kepri, Mochammd Bisri mengatakan, jumlah tersebut hanya 67 persen dari total keseluruhan jumlah penduduk di Provinsi Kepri.

"Target warga Kepri yang diimunisasi itu sesuai alokasi yang diberikan Kemenkes," kata Bisri, Rabu (28/10/2020).

Ia melanjutkan, terkait teknis pelaksanaan imunisasi, pihaknya masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari pihak Kemenkes.

"Imunisasinya akan dilakukan mulai Februari 2021, tapi tentang jadwal dan tata cara serta tempat belum ada juklak dan juknisnya. Kita menunggu aturan itu,” jelasnya, melansir Batamnews (jaringan Suara.com).

Sebagaimana diinformasikan sebelumnya, pelaksanaan imunisasi Covid-19 tersebut, merujuk pada surat yang dikeluarkan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Nomor SR.02.06/II/0950/2020 tertanggal 19 Oktober ke seluruh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

Surat tersebut menyampaikan pemberitahuan rencana pelaksanaan pemberian imunisasi Covid-19. Melalui surat itu disebutkan, imunisasi Covid-19 itu akan diberikan secara bertahap mulai November 2020.

Berkaitan prioritas warga yang akan mendapatkan imunisasi itu, kelompok rentan usia 18-59 tahun. Terdiri dari tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan petugas pada fasilitas tenaga kesehatan.

Selanjutnya, petugas pada pelayanan publik, seperti anggota TNI/Polri, petugas bandara dan pelabuhan. Petugas pemadam kebakaran, petugas PLN dan petugas PDAM dan sejumlah kelompok masyarakat lainnya yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait