
SuaraBatam.id - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Maret 2024 mencapai 138,30 ribu orang, mengalami penurunan sebesar 4,2 ribu orang dibandingkan Maret 2023, dari 5,69 persen menjadi 5,37 persen.
Menurut Kepala BPS Kepri, Darwis Sitorus, penurunan ini mencerminkan keberhasilan upaya pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan dalam mengendalikan inflasi.
"Jika dibandingkan periode September 2022, penduduk miskin di Kepri turun sebesar 10,59 ribu orang," kata Darwis Sitorus di Tanjungpinang, dilansir dari Antara, Selasa.
Keberhasilan ini juga diakui dengan penghargaan TPID Award 2024 yang diterima Pemprov Kepri sebagai provinsi berkinerja terbaik dalam mengendalikan inflasi di Pulau Sumatera.
Baca Juga: KPU Batam Siapkan 1.811 TPS, Maksimal 600 Pemilih per TPS di Pilkada 2024
Darwis menekankan pentingnya menjaga inflasi agar garis kemiskinan tidak meningkat, karena jika inflasi membengkak, jumlah penduduk miskin akan bertambah. Data menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin di perkotaan dari 30,60 ribu orang (10,69 persen) pada Maret 2023 menjadi 26,03 ribu orang (9,94 persen) pada Maret 2024. Namun, di daerah pedesaan terjadi peningkatan dari 111,90 ribu orang (4,85 persen) pada Maret 2023 menjadi 112,28 ribu orang (5,05 persen) pada Maret 2024.
Garis kemiskinan per kapita di Kepri juga naik 6,02 persen, dari Rp742.526 per bulan pada Maret 2023 menjadi Rp787.211 per bulan pada Maret 2024. Garis kemiskinan ini digunakan untuk menentukan penduduk yang tergolong miskin, yaitu mereka yang pengeluaran per kapita per bulannya di bawah garis kemiskinan.
Darwis menambahkan, komoditi makanan yang berkontribusi terbesar terhadap garis kemiskinan di perkotaan pada Maret 2024 adalah beras (13,76 persen), diikuti rokok kretek filter (9,77 persen), dan daging ayam ras (6,25 persen).
Di daerah pedesaan, beras dan rokok kretek filter masing-masing berkontribusi sebesar 16,62 persen dan 16,42 persen terhadap garis kemiskinan. Komoditi non-makanan yang berpengaruh besar adalah perumahan, listrik, dan bensin.
Baca Juga: Ombudsman Temukan Penyimpangan di PPDB Kepri, Ada yang Pakai Sertifikat Palsu Jalur Prestasi?
Berita Terkait
-
Pekerja Miskin Saat Ini: Pilih Beli Beras Dibandingkan Bayar Iuran BPJS
-
Ekonomi 'Sehat' Versi Pemerintah vs Dompet Tipis Rakyat: Siapa yang Bohong?
-
Bank Dunia Bilang Kita 60% Miskin, BPS Cuma 8%: Siapa yang Salah Hitung?
-
Lowongan Kerja Seret, Orang RI Lebih Pilih Bekerja Informal dengan Jualan Makanan dan Minuman Ringan
-
RI Darurat Pengangguran! 7,28 Juta Orang Tidak Bekerja
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas Murah Tipe SUV Mei 2025: Harga Setara Motor, Pajak Murah, Perawatan Mudah
- 10 Mobil Bekas di Bawah Rp100 Jutaan: Kabin Lapang, Keluaran Tahun Tinggi
- Ogah Ikut Demo Besar-besaran Ojol di Jakarta 20 Mei, KBDJ: Kami Tetap Narik Cari Rezeki!
- 27 Kode Redeem FF Terbaru 17 Mei: Klaim Diamond, Token, dan Skin Cobra MP40
- 8 Rekomendasi Sunscreen Mengandung Vitamin C, Ampuh Hilangkan Noda Hitam
Pilihan
-
Kurator Didesak Penuhi Hak Karyawan PT Sritex, Tagihan Pembayaran Capai Rp 337 Miliar
-
Menelisik Kinerja Emiten Kongsian Aguan dan Salim
-
Mudah Ditebak, Ini Prediksi Starting XI Timnas Indonesia vs China
-
Muhammadiyah dan BSI Rujuk?
-
Cerita Stefano Lilipaly Diminta Bela Timnas Indonesia: Saya Tidak Bisa
Terkini
-
9 WNA Dideportasi Imigrasi Batam gegara Salahgunakan Izin Tinggal
-
5 Alasan Mengapa Mobil Rental adalah Pilihan Cerdas untuk Liburan Anda
-
Inilah 5 Kebiasaan yang Membuat Tagihan Listrik Bisa Bengkak!
-
Mantri Perempuan BRI Ini Refleksikan Semangat Kartini: Tanpa Lelah Berdayakan Pengusaha Mikro
-
Rayakan Hari Kartini, BRI Perkuat Komitmen pada Kesetaraan Gender, Berdayakan Kaum Perempuan