SuaraBatam.id - Sejumlah perwakilan buruh berdemo di depan Kantor Wali Kota Batam, Rabu, 12 Juni 2024. Mereka menolak program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dinilai memberatkan. Demonstrasi ini tidak hanya sekadar aksi protes, tetapi juga merupakan seruan untuk transparansi dan keadilan dalam penerapan kebijakan pemerintah.
Program Tapera, yang bertujuan untuk membantu pekerja menabung dan memiliki rumah sendiri, menuai kritik karena dianggap sebagai beban tambahan.
Melansir Batamnews, Heriman, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Batam, hadir mewakili Wali Kota Muhammad Rudi dalam pertemuan dengan perwakilan buruh.
Dalam sambutannya, Heriman menyatakan bahwa pemerintah menghargai aspirasi para buruh dan berkomitmen untuk mendengarkan serta mempertimbangkan setiap masukan yang diberikan.
"Kami memahami kekhawatiran yang dirasakan oleh para buruh dan akan berupaya mencari solusi yang adil dan transparan," ujarnya.
Sosialisasi yang kurang memadai membuat banyak buruh tidak memahami sepenuhnya mekanisme program ini.
"Kemungkinan ini akibat sosialisasi dan komunikasi yang kurang sehingga banyak yang belum paham teknis Tapera ini," tambah Heriman.
Selain buruh, para pengusaha juga menyatakan keberatan terhadap Tapera. Mereka diharuskan membayar 0,5 persen dari gaji karyawan setiap bulan, yang dianggap sebagai beban tambahan di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.
"Beban yang ditanggung pengusaha berpotensi lebih besar, sehingga perlu ada peninjauan ulang terhadap kebijakan ini," kata Heriman.
Baca Juga: Digusur Tanpa Solusi, PKL Shopping Centre Bengkong Terancam Kehilangan Mata Pencaharian
Rudi Sakyakirti, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima arahan teknis terkait pelaksanaan Tapera.
"Kami dari Disnaker belum terima apa-apa. Tuntutan ini akan saya sampaikan ke pak Wali," jelasnya.
Rudi juga menyebutkan bahwa implementasi program ini kemungkinan baru akan dimulai pada tahun 2027.
Berita Terkait
-
Bakal Demo Dua Hari Berturut-turut di Istana, Buruh Sorot Kebijakan Pramono dan KDM soal UMP 2026
-
UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,7 Juta Diprotes, Rano Karno: Kalau Buruh Mau Demo, Itu Hak Mereka
-
Tolak UMP 2026, Buruh Bakal Gugat ke PTUN dan Kepung Istana
-
Buruh Tolak Keras UMP Jakarta 2026: Masa Gaji Bank di Sudirman Kalah dari Pabrik Panci Karawang
-
Geger Video Bom di Bandara Batam, Kapolda Kepri: Hoaks! Pelaku Sedang Kami Kejar
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
Terkini
-
Wakil Kepala BGN Ingatkan Pihak Terkait MBG Bekerja Sama dengan Baik
-
BGN Minta Mitra dan Yayasan Peduli Terhadap Siswa-siswi Penerima Manfaat
-
Pejabat Utama dan Kapolres di Polda Kepri Dimutasi, Berikut Namanya
-
Anggota Polisi di Kepri Jalani Sidang Etik usai Diduga Aniaya Pacar
-
Menu MBG Dirancang Sesuai Angka Kecukupan Gizi Harian Siswa