SuaraBatam.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, memerlukan 3.889 petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) untuk Pilkada 2024 di wilayah tersebut.
Ketua KPU Kota Batam, Mawardi, mengungkapkan pada hari Rabu di Batam bahwa hasil sinkronisasi pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) menunjukkan adanya sekitar 1.811 TPS.
"Karena ada aturan bahwa tidak semua TPS harus memiliki satu Pantarlih, beberapa TPS mungkin memerlukan dua Pantarlih, sehingga kebutuhan Pantarlih untuk Pilkada ini cukup besar," kata Mawardi dilansir dari Antara, 30 Mei 2024.
Ia menjelaskan bahwa data pemilih yang akan digunakan berasal dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4). Data ini akan digunakan untuk proses pencocokan dan penelitian (coklit) dari rumah ke rumah.
"Perkiraannya, jumlah pemilih meningkat dari 851.614 menjadi 890.242 pemilih, sehingga ada penambahan pada DPT," ujarnya.
Mawardi juga menyatakan bahwa Pantarlih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merupakan badan ad hoc terbesar dalam pelaksanaan pemilihan.
"Saya meminta badan ad hoc untuk mengoptimalkan koordinasi dengan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah sesuai tingkatannya," katanya.
Terkait dengan sekretariat badan ad hoc, KPU Batam telah menerima Surat Dinas KPU RI Nomor 730 yang menyatakan bahwa sekretariat harus selesai sebelum 1 Juni 2024.
Ia menambahkan bahwa KPU tidak menganggarkan dana untuk sekretariat badan ad hoc.
Baca Juga: Kasus Sabu Cair di Batam: Polisi Buru Dua Buronan, Termasuk WNA
"Kami masih menerima fasilitas dari kecamatan maupun kelurahan. Fasilitas ini merupakan bentuk dukungan dari pemerintah daerah untuk pelaksanaan Pilkada serentak ini," jelas Mawardi.
Setelah tahap pemutakhiran data pemilih selesai, KPU akan melanjutkan ke tahap penyelenggaraan Pilkada berikutnya, yaitu pengumuman pendaftaran pasangan calon kepala daerah.
Berita Terkait
-
Elit PDIP soal Wacana Pilkada Dipilih DPRD: Rakyat Akan Marah, Hak-haknya Diambil
-
Gerindra Soal Pilkada Lewat DPRD: Opsi Rasional Tekan Biaya Politik Tinggi
-
Fahri Hamzah Sebut Pilkada Melalui DPRD Masih Dibahas di Koalisi
-
Dilema PDIP dan Demokrat: Antara Tolak Pilkada Lewat DPRD atau Tergilas Blok Besar
-
Fraksi Partai Nasdem Dukung Pilkada Lewat DPRD: Sesuai Konstitusi dan Pancasila
Terpopuler
- 9 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- Semurah Xpander Sekencang Pajero, Huawei-Wuling Rilis SUV Hybrid 'Huajing S'
- 9 HP Redmi RAM 8 GB Harga Rp1 Jutaan, Lancar Jaya Dipakai Multitasking
- 5 Sepatu New Balance yang Diskon 50% di Foot Locker Sambut Akhir Tahun
- 5 Lem Sepatu Kuat Mulai Rp 3 Ribuan: Terbaik untuk Sneakers dan Bahan Kulit
Pilihan
-
4 HP Memori Jumbo Paling Murah dengan RAM 12 GB untuk Gaming Lancar
-
In This Economy: Banyolan Gen Z Hadapi Anomali Biaya Hidup di Sepanjang 2025
-
Ramalan Menkeu Purbaya soal IHSG Tembus 9.000 di Akhir Tahun Gagal Total
-
Tor Monitor! Ini Daftar Saham IPO Paling Gacor di 2025
-
Daftar Saham IPO Paling Boncos di 2025
Terkini
-
Kapal di Karimun Diamankan, Ternyata Bawa Narkoba dan Kayu Tanpa Dokumen
-
Wakil Kepala BGN Ingatkan Pihak Terkait MBG Bekerja Sama dengan Baik
-
BGN Minta Mitra dan Yayasan Peduli Terhadap Siswa-siswi Penerima Manfaat
-
Pejabat Utama dan Kapolres di Polda Kepri Dimutasi, Berikut Namanya
-
Anggota Polisi di Kepri Jalani Sidang Etik usai Diduga Aniaya Pacar