SuaraBatam.id - Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad menyapaikan bahwa pemerintah setempat siap menerima pengungsi Rohingya bila memang menjadi kebijakan pusat.
Kesiapan itu menurutnya dalam konteks dukungan kemanusiaan. Namun pertimbangan lain, Batam cukup berpengalaman mengatasi masalah pengungsi.
"Kami pemerintah daerah siap untuk melaksanakan itu, nah saya ingin sampaikan bahwa Batam cukup berpengalaman untuk tugas-tugas kemanusiaan ini ," kata Amsakar, dilansir dair Batamnews--jaringan suara.com, Sabtu, 9 Desember 2023.
Pengalaman menangani masalah kemanusiaan di Batam dicontohkan Amsakar dalam hal membantu warga Vietnam dan juga dalam menghadapi masa pandemi COVID-19.
"Nah kita tahu ada camp sahabat kita dari vietnam, mungkin ada awal kita dihantam covid, dimana perbincangan, pro kontra nya RSKI luar biasa. Tapi ya Batam alhamdulilah bisa melaksanakan hal itu dengan baik, apalagi ini Rohingya ini adalah tugas kemanusiaan, ya bagaimana kita mengambil peran, berkontribusi untuk masyarakat dunia ini," ungkapnya.
Ia menegaskan langkah ini sebagai peran Indonesia dalam menjaga ketertiban dunia.
"Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam sejarah untuk hadir dalam setiap persoalan yang dihadapi oleh sahabat-sahabat internasional. Kami di pemerintah Kota Batam akan mengikuti setiap kebijakan yang telah ditetapkan secara nasional, dan akan berkomunikasi dengan masyarakat secara bijak mengenai kemungkinan-kemungkinan yang muncul," paparnya.
Sementara, Amsakar juga tak menapik bila timbulnya potensi konflik ketika menerima pengungsi tersebut. Namun ia menyatakan diri sudah menyiapkan antisipasi.
"Kemungkinan-kemungkinan resiko terburuknya pasti sudah akan disiapkan, akan ada langkah-langkah antisipasi yang dilakukan, tapi sekali lagi saya meyakini, Kota Batam berpengalaman dalam beberapa hal dan keliatan semua endingnya baik-baik saja," jelas dia.
Baca Juga: Segera Launching, E-Ticketing di Pelabuhan Sri Bintan Pura Kemungkinan Bisa Dibeli via Aplikasi Ini
Warga Pulau Galang Tolak Pengungsi
Berbeda dengan kebijakan pemerintah, mayoritas warga di Pulau Galang menolak rencana tersebut karena beredarnya berbagai berita negatif terkait pengungsi itu.
Menurut mereka, pemerintah musti menyelesaikan kasus Rempang terlebih dulu.
"Orang kampung sendiri diusir, sekarang orang lain yang mau didatangkan," ujar salah satu warga.
"Kita jangan di buat tambah susah, kita sudah menghadapi banyak kesulitan," tambahnya dengan penekanan pada keadaan yang sudah sulit.
Berita Terkait
-
Ibu Korban Blackout Batam: Hasil Pompa ASI Berminggu-minggu, Basi Dalam Hitungan Jam
-
5 Alasan Batam Layak Dijadikan Tujuan Sebelum Kembali ke Jakarta
-
Bahlil Ungkap Kendala Teknis Blackout Batam: Petir dan Kelelawar
-
Listrik Batam dan Sekitarnya Blackout, Gara-gara Proyek Data Center?
-
Profesor Jerman Sorot Pola Lama, Kementrans Gunakan Pendekatan Baru Transmigrasi di Rempang
Terpopuler
- Kronologi Gubernur Bali Wayan Koster Diamuk Pegawai SPBU
- Apa Manfaat dari Bedak Marcks? Kenali 5 Fungsi dan Keunggulan Variannya
- 7 Moisturizer Mengandung Formula Anti-aging untuk Wajah Kencang dan Awet Muda
- Wacana Gaji ASN Disalurkan Lewat Koperasi Merah Putih Dinilai Sebagai Langkah Mundur
- Urutan Skincare Malam Wardah Advance untuk Kencangkan Kulit Wanita Usia 50 Tahun
Pilihan
-
Rakyat Kecil Jadi Korban Antrean BBM, dari Ojol Kehilangan Pendapatan hingga Kampus Terpaksa WFH
-
Singapura Bongkar 7 Perusahaan Indonesia Terkait Karhutla, Ini Daftar Lengkapnya
-
Asap Karhutla Hari Ini Sudah Sampai Jakarta dan Banten!
-
Maruli Simanjuntak Disebut Dilantik Prabowo Jadi Wakil Panglima TNI, Kamis Sore Ini
-
Kompak Berpakaian Dinas Lengkap Sambangi Istana, Perwira Tinggi TNI Siap Dilantik Prabowo
Terkini
-
Perkuat Ekosistem Koperasi Desa, BRI Berikan Dukungan Lewat Kehadiran BRILink Agen
-
Dirut PLN Dicopot di Tengah Blackout Kepri
-
PLN Batam Ungkap Penyebab Blackout di Kepri: Monyet
-
Warga Batam Diminta Waspada: Kualitas Udara Memburuk, Jarak Pandang Terbatas
-
Bahlil Ungkap Penyebab Blackout PLN Batam: Kemungkinan Kelelawar