SuaraBatam.id - Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad menyapaikan bahwa pemerintah setempat siap menerima pengungsi Rohingya bila memang menjadi kebijakan pusat.
Kesiapan itu menurutnya dalam konteks dukungan kemanusiaan. Namun pertimbangan lain, Batam cukup berpengalaman mengatasi masalah pengungsi.
"Kami pemerintah daerah siap untuk melaksanakan itu, nah saya ingin sampaikan bahwa Batam cukup berpengalaman untuk tugas-tugas kemanusiaan ini ," kata Amsakar, dilansir dair Batamnews--jaringan suara.com, Sabtu, 9 Desember 2023.
Pengalaman menangani masalah kemanusiaan di Batam dicontohkan Amsakar dalam hal membantu warga Vietnam dan juga dalam menghadapi masa pandemi COVID-19.
"Nah kita tahu ada camp sahabat kita dari vietnam, mungkin ada awal kita dihantam covid, dimana perbincangan, pro kontra nya RSKI luar biasa. Tapi ya Batam alhamdulilah bisa melaksanakan hal itu dengan baik, apalagi ini Rohingya ini adalah tugas kemanusiaan, ya bagaimana kita mengambil peran, berkontribusi untuk masyarakat dunia ini," ungkapnya.
Ia menegaskan langkah ini sebagai peran Indonesia dalam menjaga ketertiban dunia.
"Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam sejarah untuk hadir dalam setiap persoalan yang dihadapi oleh sahabat-sahabat internasional. Kami di pemerintah Kota Batam akan mengikuti setiap kebijakan yang telah ditetapkan secara nasional, dan akan berkomunikasi dengan masyarakat secara bijak mengenai kemungkinan-kemungkinan yang muncul," paparnya.
Sementara, Amsakar juga tak menapik bila timbulnya potensi konflik ketika menerima pengungsi tersebut. Namun ia menyatakan diri sudah menyiapkan antisipasi.
"Kemungkinan-kemungkinan resiko terburuknya pasti sudah akan disiapkan, akan ada langkah-langkah antisipasi yang dilakukan, tapi sekali lagi saya meyakini, Kota Batam berpengalaman dalam beberapa hal dan keliatan semua endingnya baik-baik saja," jelas dia.
Baca Juga: Segera Launching, E-Ticketing di Pelabuhan Sri Bintan Pura Kemungkinan Bisa Dibeli via Aplikasi Ini
Warga Pulau Galang Tolak Pengungsi
Berbeda dengan kebijakan pemerintah, mayoritas warga di Pulau Galang menolak rencana tersebut karena beredarnya berbagai berita negatif terkait pengungsi itu.
Menurut mereka, pemerintah musti menyelesaikan kasus Rempang terlebih dulu.
"Orang kampung sendiri diusir, sekarang orang lain yang mau didatangkan," ujar salah satu warga.
"Kita jangan di buat tambah susah, kita sudah menghadapi banyak kesulitan," tambahnya dengan penekanan pada keadaan yang sudah sulit.
Berita Terkait
-
Resmikan Kantor PPID, Mendagri: Peluang Pasarkan Produk Kerajinan Daerah
-
Tutup Rakernas XVII APKASI, Mendagri Ajak Kepala Daerah Atasi Persoalan Bangsa
-
Kejari Batam: Kasus TPPO dan PMI Ilegal Marak, Lima Hingga Sepuluh Perkara Tiap Bulan
-
4 WNA Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Kapal PT ASL Shipyard di Batam
-
Belasan Nyawa Melayang di Galangan Kapal PT ASL Shipyard: Kelalaian atau Musibah?
Terpopuler
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- Mulai Tahun Ini Warga RI Mulai Frustasi Hadapi Kondisi Ekonomi, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
- 34 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 Januari: Sikat TOTY 115-117 dan 20.000 Gems
- Deretan Mobil Bekas 80 Jutaan Punya Mesin Awet dan Bandel untuk Pemakaian Lama
- Jadwal M7 Mobile Legends Knockout Terbaru: AE di Upper, ONIC Cuma Punya 1 Nyawa
Pilihan
-
Ekonomi Tak Jelas, Gaji Rendah, Warga Jogja Berjuang untuk Hidup
-
Rebut Hadiah Berlimpah! Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel Jadi Penggerak Potensi Daerah
-
ASEAN Para Games 2025: Nurfendi Persembahkan Emas Pertama untuk Indonesia
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
Terkini
-
5 Mobil Kecil Bekas Murah, Hemat Biaya Operasional buat Pemula
-
Realisasi Investasi Batam Capai Rp69 T di 2025, Singapura Jadi Sumber Utama
-
Ekspedisi Jakarta Batam Terpercaya & Efisien | Harddies Cargo
-
Beasiswa untuk 1.100 Mahasiswa 7 Kampus Negeri Ternama, Batam Jadi Tujuan Belajar
-
Kapal di Karimun Diamankan, Ternyata Bawa Narkoba dan Kayu Tanpa Dokumen