SuaraBatam.id - Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad menyapaikan bahwa pemerintah setempat siap menerima pengungsi Rohingya bila memang menjadi kebijakan pusat.
Kesiapan itu menurutnya dalam konteks dukungan kemanusiaan. Namun pertimbangan lain, Batam cukup berpengalaman mengatasi masalah pengungsi.
"Kami pemerintah daerah siap untuk melaksanakan itu, nah saya ingin sampaikan bahwa Batam cukup berpengalaman untuk tugas-tugas kemanusiaan ini ," kata Amsakar, dilansir dair Batamnews--jaringan suara.com, Sabtu, 9 Desember 2023.
Pengalaman menangani masalah kemanusiaan di Batam dicontohkan Amsakar dalam hal membantu warga Vietnam dan juga dalam menghadapi masa pandemi COVID-19.
"Nah kita tahu ada camp sahabat kita dari vietnam, mungkin ada awal kita dihantam covid, dimana perbincangan, pro kontra nya RSKI luar biasa. Tapi ya Batam alhamdulilah bisa melaksanakan hal itu dengan baik, apalagi ini Rohingya ini adalah tugas kemanusiaan, ya bagaimana kita mengambil peran, berkontribusi untuk masyarakat dunia ini," ungkapnya.
Ia menegaskan langkah ini sebagai peran Indonesia dalam menjaga ketertiban dunia.
"Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam sejarah untuk hadir dalam setiap persoalan yang dihadapi oleh sahabat-sahabat internasional. Kami di pemerintah Kota Batam akan mengikuti setiap kebijakan yang telah ditetapkan secara nasional, dan akan berkomunikasi dengan masyarakat secara bijak mengenai kemungkinan-kemungkinan yang muncul," paparnya.
Sementara, Amsakar juga tak menapik bila timbulnya potensi konflik ketika menerima pengungsi tersebut. Namun ia menyatakan diri sudah menyiapkan antisipasi.
"Kemungkinan-kemungkinan resiko terburuknya pasti sudah akan disiapkan, akan ada langkah-langkah antisipasi yang dilakukan, tapi sekali lagi saya meyakini, Kota Batam berpengalaman dalam beberapa hal dan keliatan semua endingnya baik-baik saja," jelas dia.
Baca Juga: Segera Launching, E-Ticketing di Pelabuhan Sri Bintan Pura Kemungkinan Bisa Dibeli via Aplikasi Ini
Warga Pulau Galang Tolak Pengungsi
Berbeda dengan kebijakan pemerintah, mayoritas warga di Pulau Galang menolak rencana tersebut karena beredarnya berbagai berita negatif terkait pengungsi itu.
Menurut mereka, pemerintah musti menyelesaikan kasus Rempang terlebih dulu.
"Orang kampung sendiri diusir, sekarang orang lain yang mau didatangkan," ujar salah satu warga.
"Kita jangan di buat tambah susah, kita sudah menghadapi banyak kesulitan," tambahnya dengan penekanan pada keadaan yang sudah sulit.
Berita Terkait
-
Pupuk Indonesia Bidik Investasi Rp10 Triliun untuk Pengembangan Ammonia Hub di Batam
-
PLTS Terapung Tembesi 74 Persen Rampung
-
Ada Dugaan Kelalaian, Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka Blackout Batam-Bintan
-
Buntut Blackout Batam-Bintan, Bukti Rambut Kera di Trafo Seret 5 Orang Jadi Tersangka
-
Blackout Batam Bikin Curiga, Bos PLN Tak Tahu Penyebabnya
Terpopuler
- Cara Aktifkan Fitur End-to-End Encryption WhatsApp, Pastikan Obrolan Rahasiamu Bebas Sadap
- 4 Shio yang Tinggalkan Masa Sulit Mulai 5 November 2026, Siap Sambut Kebahagiaan
- Jokowi: Saya Disadap, Tapi Saya Diam Saja
- 5 Sepatu Jalan Lokal Tanpa Tali yang Nyaman dan Anti Jebol Menurut Review
- 9 Sunscreen untuk Wanita Usia 50 Tahun ke Atas agar Kulit Awet Muda
Pilihan
-
Seskab Teddy Dikabarkan Diperiksa POM TNI, Soal Penyadapan Prabowo?
-
Jokowi Tak Banyak Komentar Soal Penyadapan Prabowo: Kita Hormati Proses Hukum
-
Dicecar soal Listyo Sigit Prabowo, Jokowi: Semua Orang juga Sudah Tahu
-
Jokowi Ngaku Lupa Nama 3 Temannya yang Wisuda Bareng di UGM
-
Hakim Potong Omongan Jokowi yang Melebar: Jawab Saja Pertanyaannya!
Terkini
-
Penyelundupan 3 Mesin Pesawat Bekas ke Batam, Dibongkar lalu Dijual Eceran
-
Empat Polisi Digerebek Diduga Pesta Narkoba di Batam Terancam Dipecat
-
Hujan Meteor Hiasi Langit Malam Lingga, Bisa Disaksikan Tanpa Teleskop
-
Kasus ISPA Batam Melonjak Akibat Kabut Asap, Anak dan Lansia Paling Rentan
-
Polda Kepri Resmi Larang Personel Gunakan Rokok Elektrik