SuaraBatam.id - Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad menyapaikan bahwa pemerintah setempat siap menerima pengungsi Rohingya bila memang menjadi kebijakan pusat.
Kesiapan itu menurutnya dalam konteks dukungan kemanusiaan. Namun pertimbangan lain, Batam cukup berpengalaman mengatasi masalah pengungsi.
"Kami pemerintah daerah siap untuk melaksanakan itu, nah saya ingin sampaikan bahwa Batam cukup berpengalaman untuk tugas-tugas kemanusiaan ini ," kata Amsakar, dilansir dair Batamnews--jaringan suara.com, Sabtu, 9 Desember 2023.
Pengalaman menangani masalah kemanusiaan di Batam dicontohkan Amsakar dalam hal membantu warga Vietnam dan juga dalam menghadapi masa pandemi COVID-19.
"Nah kita tahu ada camp sahabat kita dari vietnam, mungkin ada awal kita dihantam covid, dimana perbincangan, pro kontra nya RSKI luar biasa. Tapi ya Batam alhamdulilah bisa melaksanakan hal itu dengan baik, apalagi ini Rohingya ini adalah tugas kemanusiaan, ya bagaimana kita mengambil peran, berkontribusi untuk masyarakat dunia ini," ungkapnya.
Ia menegaskan langkah ini sebagai peran Indonesia dalam menjaga ketertiban dunia.
"Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam sejarah untuk hadir dalam setiap persoalan yang dihadapi oleh sahabat-sahabat internasional. Kami di pemerintah Kota Batam akan mengikuti setiap kebijakan yang telah ditetapkan secara nasional, dan akan berkomunikasi dengan masyarakat secara bijak mengenai kemungkinan-kemungkinan yang muncul," paparnya.
Sementara, Amsakar juga tak menapik bila timbulnya potensi konflik ketika menerima pengungsi tersebut. Namun ia menyatakan diri sudah menyiapkan antisipasi.
"Kemungkinan-kemungkinan resiko terburuknya pasti sudah akan disiapkan, akan ada langkah-langkah antisipasi yang dilakukan, tapi sekali lagi saya meyakini, Kota Batam berpengalaman dalam beberapa hal dan keliatan semua endingnya baik-baik saja," jelas dia.
Baca Juga: Segera Launching, E-Ticketing di Pelabuhan Sri Bintan Pura Kemungkinan Bisa Dibeli via Aplikasi Ini
Warga Pulau Galang Tolak Pengungsi
Berbeda dengan kebijakan pemerintah, mayoritas warga di Pulau Galang menolak rencana tersebut karena beredarnya berbagai berita negatif terkait pengungsi itu.
Menurut mereka, pemerintah musti menyelesaikan kasus Rempang terlebih dulu.
"Orang kampung sendiri diusir, sekarang orang lain yang mau didatangkan," ujar salah satu warga.
"Kita jangan di buat tambah susah, kita sudah menghadapi banyak kesulitan," tambahnya dengan penekanan pada keadaan yang sudah sulit.
Berita Terkait
-
Upaya Pemadaman Karhutla di Batam
-
BRI Dorong UMKM Batam Lewat MoU Investasi dan Digitalisasi Qlola
-
Resmikan Kantor PPID, Mendagri: Peluang Pasarkan Produk Kerajinan Daerah
-
Tutup Rakernas XVII APKASI, Mendagri Ajak Kepala Daerah Atasi Persoalan Bangsa
-
Kejari Batam: Kasus TPPO dan PMI Ilegal Marak, Lima Hingga Sepuluh Perkara Tiap Bulan
Terpopuler
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 5 Sepeda Lipat Kalcer Termurah, Model Stylish Harga Terjangkau
Pilihan
-
Kembali Diperiksa 2,5 Jam, Jokowi Dicecar 10 Pertanyaan Soal Kuliah dan Skripsi
-
Geger! Pemain Timnas Indonesia Dituding Lakukan Kekerasan, Korban Dibanting hingga Dicekik
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
Terkini
-
Batam Buka Program Pelatihan Gratis untuk 1.984 Pencaker, Yuk Ikutan!
-
Pegadaian Pastikan Ketersediaan Emas Aman dan Dijamin 1 : 1
-
Lewat KPR Subsidi, BRI Bantu MBR Miliki Tempat Tinggal Lewat Program 3 Juta Rumah
-
Dirut Perusahaan Jadi Tersangka Kasus Mafia Tanah di Pulau Rempang
-
Transformasi Digital BRI Makin Kuat, Pengguna BRImo Tembus 45,9 Juta di 2025