SuaraBatam.id - Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad menyapaikan bahwa pemerintah setempat siap menerima pengungsi Rohingya bila memang menjadi kebijakan pusat.
Kesiapan itu menurutnya dalam konteks dukungan kemanusiaan. Namun pertimbangan lain, Batam cukup berpengalaman mengatasi masalah pengungsi.
"Kami pemerintah daerah siap untuk melaksanakan itu, nah saya ingin sampaikan bahwa Batam cukup berpengalaman untuk tugas-tugas kemanusiaan ini ," kata Amsakar, dilansir dair Batamnews--jaringan suara.com, Sabtu, 9 Desember 2023.
Pengalaman menangani masalah kemanusiaan di Batam dicontohkan Amsakar dalam hal membantu warga Vietnam dan juga dalam menghadapi masa pandemi COVID-19.
"Nah kita tahu ada camp sahabat kita dari vietnam, mungkin ada awal kita dihantam covid, dimana perbincangan, pro kontra nya RSKI luar biasa. Tapi ya Batam alhamdulilah bisa melaksanakan hal itu dengan baik, apalagi ini Rohingya ini adalah tugas kemanusiaan, ya bagaimana kita mengambil peran, berkontribusi untuk masyarakat dunia ini," ungkapnya.
Ia menegaskan langkah ini sebagai peran Indonesia dalam menjaga ketertiban dunia.
"Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam sejarah untuk hadir dalam setiap persoalan yang dihadapi oleh sahabat-sahabat internasional. Kami di pemerintah Kota Batam akan mengikuti setiap kebijakan yang telah ditetapkan secara nasional, dan akan berkomunikasi dengan masyarakat secara bijak mengenai kemungkinan-kemungkinan yang muncul," paparnya.
Sementara, Amsakar juga tak menapik bila timbulnya potensi konflik ketika menerima pengungsi tersebut. Namun ia menyatakan diri sudah menyiapkan antisipasi.
"Kemungkinan-kemungkinan resiko terburuknya pasti sudah akan disiapkan, akan ada langkah-langkah antisipasi yang dilakukan, tapi sekali lagi saya meyakini, Kota Batam berpengalaman dalam beberapa hal dan keliatan semua endingnya baik-baik saja," jelas dia.
Baca Juga: Segera Launching, E-Ticketing di Pelabuhan Sri Bintan Pura Kemungkinan Bisa Dibeli via Aplikasi Ini
Warga Pulau Galang Tolak Pengungsi
Berbeda dengan kebijakan pemerintah, mayoritas warga di Pulau Galang menolak rencana tersebut karena beredarnya berbagai berita negatif terkait pengungsi itu.
Menurut mereka, pemerintah musti menyelesaikan kasus Rempang terlebih dulu.
"Orang kampung sendiri diusir, sekarang orang lain yang mau didatangkan," ujar salah satu warga.
"Kita jangan di buat tambah susah, kita sudah menghadapi banyak kesulitan," tambahnya dengan penekanan pada keadaan yang sudah sulit.
Berita Terkait
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
UMR Tinggi, Tapi Kenapa Hidup Tetap Terasa Berat? Catatan Perantau di Batam
-
Purbaya Turun Tangan Atasi Proyek KEK Galang Batang, Investasi Rp 120 T Terancam Batal
-
Cerita Perantau di Batam: Gagal Makan Ayam Penyet, Ujung-ujungnya Mi Ayam Jadi Penyelamat
-
Puncak Arus Balik Lebaran Kawasan Belawan-Batam
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Pejabat Imigrasi Kepri dan Batam Dicopot Imbas Skandal Pungli
-
Ratusan iPhone Selundupan Disita Bea Cukai Batam, Gagal Sampai Siak
-
Kabar Duka: Eks Direktur Politeknik Negeri Batam Meninggal saat Bersepeda
-
Rebranding dan Transformasi Bawa BRI Masuk Jajaran 500 Merek Paling Bernilai Dunia
-
Harga Plastik Naik, Warga Batam Diajak Gunakan Tas Ramah Lingkungan