SuaraBatam.id - Wakil Gubernur Kepri, Marlin Agustina Rudi diduga kerap melakukan kampanye di Sekolah Menegah Atas (SMA).
Dugaan ini mencuat dari video pendek yang beredar di media sosial sejak beberapa hari belakangan.
Video yang dimaksud diketahui direkam saat kunjungan Marlin ke SMAN 8 Bengkong, Kota Batam.
Dalam video tersebut sempat terdengar Marlin menanyakan pendapat siswa, apabila dirinya maju sebagai Calon Walikota Batam pada Pilkada 2024 mendatang.
Menanggapi itu, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengaku bahwa video tersebut merupakan salah satu bukti dari beberapa video dugaan kampanye Wagub Kepri di tingkat sekolah.
Walau tidak menjawab tegas, Ansar yang ditemui di kawasan Batam Center, Sabtu (12/11/2022) bahkan sempat menyebutkan adanya beberapa video lain yang ia terima mengenai dugaan tersebut.
"Ada beberapa video lain mengenai dugaan ini," lirihnya.
Untuk itu, Ansar juga mengakui adanya permintaan dari dirinya mengenai pembatasan kunjungan Marlin Agustina Rudi ke SMA/SMK sederajat, yang notabene masuk ke dalam kategori pemilih pemula.
Langkah ini dianggap diperlukan guna menghindari berkembangnya citra negatif, mengenai kepemimpinan Ansar-Marlin yang telah menginjak usia satu tahun.
Baca Juga: Ombudsman Peringatkan Pejabat Kepri untuk Tak Kampanye di Sekolah
"Memang benar, saya minta ke Kadisdik Kepri untuk melapor dahulu kepada saya apabila ibu Wagub ingin melakukan kunjungan ke sekolah. Soalnya saya sudah mendapat beberapa laporan, terlepas dari video terakhir yang beredar di media sosial," lanjutnya.
Marlin Jarang Ngantor
Tidak hanya itu, Ansar juga meminta agar Marlin Agustina Rudi dapat memenuhi tugasnya sebagai Wakil Gubernur Kepri.
Salah satu kewajiban yang dimaksud, adalah kehadiran fisik seorang Wakil Gubernur di Kantor Pemerintahan Provinsi Kepri.
“Ibu Wagub jarang ke kantor. Kalau tidak salah sudah 1,3 tahun. Laporan ke saya, beliau hanya berkampanye-kampanye begitu. Kalau beliau menggunakan fasilitas Pemerintah, kewajibannya tolong dipenuhi jangan haknya aja," pintanya.
Sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah, Ansar menyebutkan salah satu fungsi utama dari Wakil Gubernur adalah evaluasi, pengawasan, serta salah satu poin penting mengenai pembentukan tim yang bertugas untuk pengentasan kemiskinan di daerah.
“Seharusnya Wagub Marlin bisa kesana karena, OPD kita ini perlu evaluasi. Salah satu poin penting lain adalah tim untuk pengentasan kemiskinan," paparnya.
Berita Terkait
-
Presiden Prabowo Subianto Sindir Wartawan Saat Bahas Tentang Kampanye Besar di Pidatonya
-
Lee Jun ho Dukung Kampanye Chosen, Program yang Biarkan Anak Memilih Sponsornya Sendiri
-
Janji Kampanye dan Realitas Politik: Menakar Jarak Antara Prabowo dan Pascabowo
-
Operasi Plastik Digital: Bagaimana AI dan Citra 'Gemoy' Kini Juga Merambah Asia Tenggara
-
Harta Kekayaan Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Ayah Bupati Bintan Roby Kurniawan
Terpopuler
- 4 Rekomendasi Merk Rice Cooker yang Awet dan Bagus untuk Pemakaian Jangka Panjang
- Feng Shui Rumah Menghadap Utara, Lakukan 4 Tips Ini agar Energi Seimbang dan Bawa Hoki
- TNI Mau Ambil Alih Kamtibmas? TB Hasanuddin: Itu Tugas Polri
- 5 Pilihan HP Samsung RAM 12 GB Agustus 2026, Performa Ngebut Anti Lag
- Warga Teror Pekerja Stadion Sudiang, Pembangunan Tribun Selatan Terpaksa Ditinggalkan
Pilihan
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
Terkini
-
Tawarkan Jasa Seks via MiChat, Wanita Batam Dihukum Setahun Penjara di Malaysia
-
Lantik 311 Pejabat Pemkot Batam, Amsakar Ingatkan Tak Ada Pungli dan ASN Malas
-
BRI Percepat BRIvolution Reignite untuk Tingkatkan Daya Saing dan Kontribusi Ekonomi Nasional
-
Gelapkan Dana Siswa Ratusan Juta, Kepala SMA di Kepri Ditangkap
-
Kinerja Penyaluran KUR Perumahan BRI Tuai Apresiasi, Perkuat Program 3 Juta Rumah Pemerintah