Rencana Pembangunan Jembatan Batam-Bintan Terkendala Anggaran, Terancam Gagal Dibangun?

SuaraBatam.id - Rencana pembangunan jembatan Batam-Bintan tampaknya terkendala. Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyebut kendalanya adalah survei penyelidikan tanah atau soil investigation.

Menurutnya jembatan penghubung Pulau Batam dan Pulau Bintan butuh 16 titik penyelidikan tanah dari Detailed Engineer Design (DED) di segmen dukungan pemerintah

"Hal ini sangat diperlukan untuk menyusun estimasi biaya sehingga mengurangi risiko pembengkakan biaya dan keterlambatan waktu. Selain itu, juga diperlukan untuk mendapatkan persetujuan desain oleh Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ)," kata Ansar di Tanjungpinang, Kamis, dikutip dari Antara.

Namun, kata diaPemprov Kepri belum dapat mengakomodir kebutuhan penyelidikan tanah tambahan sebanyak 16 titik yang bernilai Rp50 miliar. Sementara Ansar mengaku sudah menyurati ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Baca Juga: Proyek Pembangunan MRT Fase Thamrin - Monas Capai 45,5 Persen

Ia bahkan meminta arahan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk memberikan solusi alternatif pemenuhan anggaran dalam penyelesaian penyelidikan tanah tersebut baik melalui sumber dana APBN maupun sumber dana lainnya.

"Kami siap berkoordinasi dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kepri untuk telaah penyelidikan tanah dan estimasi biayanya. Kami harap pemerintah pusat dapat mendukung penuh untuk pembangunan jembatan Batam-Bintan ini," ujar Ansar.

Ansar menyampaikan kegiatan pembangunan jembatan Batam-Bintan sepanjang 14,74 kilometer direncanakan didanai melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sepanjang 7,98 kilometer dengan perkiraan nilai investasi sebesar Rp13,57 triliun, dan Dukungan Pemerintah dalam bentuk Viability Gap Fund berupa pinjaman luar negeri sepanjang 6,76 kilometer dengan nilai pinjaman luar negeri sebesar USD300 juta atau sekitar Rp3,34 triliun.

Ia menyebut skema pembiayaan pembangunan jembatan ini tercantum dalam Final Business Case yang telah disusun oleh Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Kementerian PUPR.

"Porsi dukungan pemerintah dalam kegiatan ini telah tercantum di dalam Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri Tahun 2022 yang diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas dengan nama kegiatan Long Span Bridge Development for Selected Area: Batam-Bintan Bridge," ungkap Ansar.

Baca Juga: 5 Tersangka Kasus korupsi Pembangunan Monumen Islam Samudera Pasai Rp49,1 miliar Ditahan

Lebih lanjut Ansar mengutarakan selain jembatan Batam-Bintan, berbagai pembangunan infrastruktur yang sedang dikebut di Kepri di antaranya pembangunan bandara Busung di Kabupaten Bintan dan pengembangan bandara Raja Haji Abdullah di Karimun.

"Kedua bandara ini sangat urgensi kita butuhkan untuk konektivitas antar wilayah, karena Bintan dan Karimun itu wilayah perdagangan bebas yang membutuhkan infrastruktur bandara mumpuni," ujar Ansar. [antara]