Bekas Kantor Wali Kota Kini Jadi Mal Pelayanan Publik di Tanjungpinang

Meski di tengah keterbatasan APBD Kota Tanjungpinang, katanya, pihaknya tetap memprioritaskan pembangunan MPP pada tahun 2021. Total anggarannya sekitar Rp4,8 miliar untuk keperluan renovasi gedung bekas kantor wali kota serta kelengkapan sarana pendukungnya.

Rahma menegaskan MPP merupakan salah satu inovasi sekaligus langkah strategis dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tujuannya mempermudah pelayanan masyarakat, memberikan kepastian investas,i dan kemudahan mengurus perizinan bagi kalangan dunia usaha.

"MPP ini adalah rumah yang kita hadiahkan untuk seluruh masyarakat Tanjungpinang," ucap Rahma. [antara]