Batam dan Tanjungpinang Penyumbang Inflasi Terbesar di Kepri karena Kenaikan Tarif Transportasi

SuaraBatam.id - Badan Pusat Statistik (BPS) kembali merilis kenaikan inflasi (penaikan harga), untuk September 2022 yang mengalami peningkatan hingga 1,06 persen.

Pada peningkatan inflasi di bulan September ini, BPS mencatat Kota Batam, dan Tanjungpinang menjadi penyumbang tertinggi perihal kenaikan harga ini.

Kepala BPS Provinsi Kepri, Darwis Sitorus menyebutkan bahwa Kota Batam menjadi penyumbang terbesar dengan angka 1,08 persen dan diikuti Tanjungpinang dengan menyumbang 0,92 persen.

Darwis juga menerangkan, dari seluruh faktor pendukung inflasi, kenaikan tarif transportasi menjadi penyumbang utama sebesar 6,98 persen.

"Kelompok transportasi naik 6,98 persen," ungkapnya, Selasa (4/10/2022).

Selain itu, BPS juga mencatat bahwa Kepri mengalami inflasi tahunan sebesar 6,79 persen.

"Sementara, Inflasi tahun kalender Januari hingga September 2022 sebesar 4,96 persen," lanjutnya.

Menanggapi kenaikan nilai inflasi ini, Ketua Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin meminta Ansar mempercepat penyaluran BLT subsidi BBM kepada masyarakat nelayan, ojek online dan angkot.

Penyaluran BLT yang cepat akan membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga pasca pengumuman kenaikan harga BBM subsidi.

Baca Juga: Hasto Kristiyanto Datang ke Batam, Terkait Laporan Pencemaran Nama Baik?

"Harga tiket kapal udah naik, tarif angkot juga naik, kebutuhan pokok juga naik, BLT satu-satunya yang bisa menyelamatkan masyarakat," katanya.

Ia juga meminta Ansar memantapkan rencana pembentukan kawasan pertanian terpadu ratusan di tahun mendatang.

Sebab kawasan pertanian terpadu sangat penting untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, apalagi Kepri bukan penghasil kebutuhan pokok.

"Mulai tahun depan kawasan pertanian terpadu harus direalisasikan, minimal kita swasembada pangan 30 persen," ujarnya.

Wahyu meminta Pemprov Kepri membangun pasar induk di 4 daerah populasi terbesar seperti Tanjungpinang, Bintan, Batam, dan Karimun.

Dengan pasar induk, pemerintah akan melakukan intervensi pasar dengan menetapkan harga eceran tertinggi.