Scroll untuk membaca artikel
Eliza Gusmeri
Jum'at, 26 Agustus 2022 | 08:00 WIB
Melanie Subono [Suara.com/Yuliani]

Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu lima tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Diketahui Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mantan narapidana koruptor diperbolekan mendaftar sebagai calon anggota DPR, DPD dan DPRD di Pemilu 2024 mendatang.

Sepanjang calon tersebut mengumumkan kepada publik terlebih dahulu bahwa dirinya pernah dihukum penjara dan telah selesai menjalani hukuman.

"Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana," tulis penjelasan pasal tersebut.

Baca Juga: Anggota DPR Disorot Kamera Wartawan Bercanda hingga Pecicilan saat Foto Bareng Kapolri, Warganet: Bikin Malu!

Load More