PAD Batam Belum Capai Target di Angka Rp1,6 Triliun, BPD: Pembayaran Pajak Daerah Belum Maksimal

SuaraBatam.id - Pemerintah Kota Batam Kepulauan Riau mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru mencapai Rp376 miliar atau 23,26 persen dari target pada 2022 sebesar Rp1,6 triliun.

"Kalau secara keseluruhan sekitar di angka 20 sampai 30 persen, jadi masih belum sesuai dengan yang kita harapkan," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batam, Raja Azmansyah, Selasa.

Meski angka PAD belum mencapai 50 persen, Raja mengatakan secara tren pembayaran pajak daerah sudah mengalami peningkatan, terutama untuk sektor restoran.

"Secara tren sudah ada peningkatan, misalnya kita lihat restoran, kalo hotel belum karena data bulan lalu masih puasa, orang tidak menginap hotel, tetapi orang makan di resto, buka puasa bersama. Itu terbukti bulan lalu pajak resto kita mencapai Rp6 miliar," kata Raja.

Baca Juga: Dukung Usaha Kreatif Batam, Sandiaga Uno Lihat Langsung Syuting Film Losmen Melati di Nongsa Digital Park

Oleh karena itu, ia berharap pada bulan Juni mendatang, PAD Kota Batam dalam semester pertama bisa mencapai target 50 persen.

"Ya kalau kita lihat dari angka kita berharap di semester awal 50 persen tercapai. Tapi itu fluktuatif karena melihat kondisi yang belum normal," ujar Raja.

Raja mengatakan beberapa upaya mulai dilakukan untuk mengejar target tersebut, salah satunya dengan melakukan penagihan kepada wajib pajak, termasuk yang menunggak.

"Beberapa waktu lalu sudah kami panggil yang tunggak pajak, dan kami sudah bina dan minta mereka membayar kewajiban mereka," katanya.

Terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pihaknya sudah berkoordinasi dengan lurah dan camat untuk pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), sehingga kedepannya akan ada tim yang bertugas di kantor camat atau lurah untuk melayani pembayaran pajak.

Baca Juga: Bea Cukai Batam Sita 2.322.724 Rokok Kretek Ilegal, Kerugian Negara Miliaran Rupiah

Selain itu, untuk mendongkrak capaian, pihaknya juga dibantu oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu.