SuaraBatam.id - Sejak pagi sekira pukul 09:00 WIB, sejumlah pemegang polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 di Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) kembali menggelar aksi di Kantor DPRD Batam pada Selasa (24/5/2022).
Selain itu mereka juga berunjuk rasa di depan Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kepri dan juga Kantor Bumiputera Batam.
Mereka menuntut hak-hak mereka yang tak terbayar. Koordinator aksi, Rolys Pandjaitan mengatakan, aksi itu dilakukan mengingat hingga kini belum ada kejelasan dari pihak-pihak terkait perihal dana yang mereka tabung selama puluhan tahun tak kunjung dicairkan.
OJK selaku pihak berwenang terkesan tutup mata akan polemik ini. Begitu juga dengan Bumiputera.
Oleh karena itu, mereka terpaksa mengadu ke wakil rakyat mengharap titik terang atas kejadian yang menimpa mereka selama ini.
"Tolong DPRD segera panggil petugas atau pimpinan OJK Kepri dan stakeholder terkait," kata Rolys, di Kantor DPRD Batam.
Selaku regulator, mereka meminta kejelasan dari OJK soal dana yang mereka tabung itu. Dalam hal ini juga, kebijaksanaan dan peran DPRD juga dituntut untuk ikut ambil andil menyelesaikan masalah.
"Ada 40 ribu korban nasabah dengan total Rp 70 miliar. Bumiputera selalu minta kami untuk menunggu dari pusat, tapi sampai kapan?," kata dia.
Ia harap, klaim pencairan dana nasabah dapat segera dilakukan. Para korban mengaku sangat membutuhkan dana tersebut, salah satunya untuk keperluan sekolah anak.
"Ada dana pendidikan selama 4 tahun. Anak kami sampai tak bisa lanjut kuliah karena ini. Anak saya aja bumi asuransinya Rp 60 juta," ujar Rolys.
Salah seorang korban, Fahrizal mengakui jika dana tersebut kegunaannya untuk pendidikan kedua buah hatinya. Namun malang, klaim dana tersebut masih tak jelas.
Harusnya, lanjut dia, dana tersebut dapat dicarikan pada 2018. Sementara sampai detik ini belum juga menemukan titik terang.
"Tak ada guna kalau gitu. Sia-sia aja saya nabung kalau begini jadinya," kata dia.
Selain kecewa terhadap Bumiputera, ia juga kecewa ke OJK Kepri. Kinerja OJK terkesan melempem sebab masalah tersebut tak kunjung usai.
Fahrizal kewalahan untuk membiayai pendidikan anak hingga saat ini. Terang saja, ia bukanlah orang yang terbilang berada, melainkan hanya seorang karyawan swasta biasa.
Berita Terkait
-
Bukan Massa Mahasiswa, 21 Orang Bawa Petasan dan Diduga Molotov Dipulangkan
-
Menhub Bantah Intimidasi Sopir Bus Kopaja yang Dipesan BEM UI Sebelum Aksi
-
Urgensi Kehadiran Bursa Mineral dan Komoditas Strategis
-
Lagu 'Bella Ciao' Bercerita Tentang Apa? Dinyanyikan Massa Demo BEM UI di Bundaran HI
-
Siapa Sardjito? Kandidat Bos Bursa Mineral Pilihan Prabowo
Terpopuler
- Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- Sunscreen Apa yang Bisa Memudarkan Flek Hitam di Wajah? Ini 9 Rekomendasi Terbaiknya
- Besok, Front Mahasiswa UI hingga IPB Siap Gelar Aksi 'Merebut Kemerdekaan' di Jakarta
- 4 Perbedaan Rice Cooker Keramik vs Stainless Steel untuk Memasak Nasi, Mana yang Lebih Sehat?
Pilihan
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
Terkini
-
BRI Turut Berperan Aktif Dalam Percepat Pemulihan Gempa NTT Lewat Posko Logistik BRI Peduli
-
Pemkot Batam Soroti Izin Tempat Hiburan Jadi Lokasi Kasino yang Digerebek Bareskrim
-
Bareskrim Tangkap 197 Orang dalam Penggerebekan Kasino Di Batam
-
Bareskrim ke Nagoya Food Court Batam, Gerebek Diduga Sarang Perjudian
-
Tawarkan Jasa Seks via MiChat, Wanita Batam Dihukum Setahun Penjara di Malaysia