SuaraBatam.id - Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) dari Singapura ke Batam melalui Pelabuhan Internasional Batam Center, mengeluhkan prosedur pemeriksaan PCR yang diakui sangat lamban.
Hal ini dikarenakan kurangnya petugas pemeriksaan Polymare Chain Reaction (PCR), di kawasan Pelabuhan Internasional Batam Center.
“Saya sudah menunggu lama, hampir 3 jam,” ujar seorang Warga Negara Singapura, Ahmad Samsuri.
Menanggapi hal ini, Manajer Operasional PT Synergy Tharada sebagai Pengelola Pelabuhan Internasional Batam Centre, Nika Astaga mengatakan sudah memperingatkan petugas kantor kesehatan pelabuhan (KKP) agar mempersiapkan kedatangan para penumpang dari Singapura.
“Itu turis yang datang mengeluhkan, masa hanya 1 orang petugas saja,” ujarnya saat dihubungi, Senin (4/4/2022).
Menurutnya pola pemeriksaan atau pengambilan swab PCR dirubah polanya, tidak lagi menggunakan pola yang lama karena jumlah penumpang yang datang cukup banyak dibandikan sebelumnya.
“Tadi pagi saya sudah sampaikan, tapi tidak ada dirubah, ini yang membuat turis jadi malas ke sini,” kata dia.
Terpisah, Kepala Bidang Pengendalian Karantina dan Survailance Epidemiologi KKP Batam Romer Simanungkalit menuturkan bahwa saat ini permasalahan yang dialami oleh PPLN melalui Pelabuhan Internasional Batam Center sudah teratasi.
Menurutnya, untuk pemeriksaan PCR di tiap pelabuhan merupakan kewenangan dari pihak Laboratorium atau Rumah Sakit Swasta, yang bekerjasama dengan KKP dan otoritas Pelabuhan.
"Hari pertama kemarin itu kurang komunikasi saja. Mereka juga sepertinya tidak menyangka bahwa akan sebanyak itu yang datang melalui Batam Center," terangnya melalui sambungan telepon, Senin (4/4/2022).
Menurutnya, keberadaan counter untuk pemeriksaan PCR mandiri, merupakan kewenangan otoritas pelabuhan dalam penyediaan lokasi.
Untuk itu, saat ini pihaknya juga mengaku telah meminta pihak Laboratorium Swasta dan Rumah Sakit, guna melakukan penambahan petugas di area Pelabuhan Internasional Batam Center.
"Sejak tanggal 2 kemarin sudah kita minta agar ditambah petugas disana. 6 klinik yang dikerahkan kesana, untuk lokasi pemeriksaan PCR mandiri, itu kewenangan dari pihak Pelabuhan bukan di kami," tegasnya.
Romer juga menegaskan, sesuai dengan fungsi dan tugasnya, KKP Batam hanya berwenang pemeriksaan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang biayanya akan dibebankan kepada negara.
"Gak ada urusan KKP sebenarnya kesana, kami hanya pengawasan saja. Kalau KKP itu hanya yang gratis, seperti PMI. Kami gak boleh memungut biaya, yang berhak itu swasta. Yang perlu diingat, baik dari penyedian lokasi hingga lokasi ruang tunggu itu adalah kewenangan pelabuhan," tegasnya.
Berita Terkait
-
Demi Saingi Singapura-Dubai, Purbaya Kasih Insentif Pajak 0% hingga 50 Tahun ke Investor PFII
-
Media Internasional Sorot Orang Indonesia Jual Bayi ke Singapura
-
Menteri Urusan Muslim Singapura Mundur Usai Kena Skandal Perempuan
-
Cara Belanja di Singapura dan Jepang Pakai BRImo, Tanpa Tukar Mata Uang
-
Geser Singapura, Hong Kong Jadi Investor Terbesar Indonesia pada Kuartal II 2026
Terpopuler
- Bawa Kasus Penebangan Pohon ke Jalur Hukum, Farhan Siap Lapor Gubernur Jabar dan KLH
- Harta Kekayaan Iptu Setya Budi Dias, Oknum KPK Pemeras Bupati Pemalang
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Survei SMRC: Elektabilitas Gerindra Anjlok Tajam, Peluang Jadi Partai Nomor 1 Terancam
- 5 Sepatu Kasual Nyaman untuk Jalan Kaki di Kota, Ringan dan Empuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
Terkini
-
BRI Percepat BRIvolution Reignite untuk Tingkatkan Daya Saing dan Kontribusi Ekonomi Nasional
-
Gelapkan Dana Siswa Ratusan Juta, Kepala SMA di Kepri Ditangkap
-
Kinerja Penyaluran KUR Perumahan BRI Tuai Apresiasi, Perkuat Program 3 Juta Rumah Pemerintah
-
Oknum Guru SD di Bintan Timur Ditangkap, Tiga Tahun Peras 10 Anak Didiknya
-
Transaksi QRIS BRI Melonjak 76%, Dorong Digitalisasi Merchant