Kementerian Tetapkan 9 Negara yang Dapat Berkunjung ke Kepri, Imigrasi Tunggu Persiapan Penerimaan

SuaraBatam.id - Kementerian Hukum dan Ham (Kemenhumkam) RI, mengeluarkan SE Dirjen Keimigrasian yang mengatur tentang bebas visa bagi 9 Negara, yang akan masuk ke Batam, Tanjungpinang, dan Bintan selama masa pandemi.

Pada surat bernomor IMI-0533.GR.01.01 TAHUN 2022 ini, 8 Negara yang dimaksud diantaranya Singapura, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Myanmar.

Kebijakan ini berlaku bagi WNI, awak alat angkut, orang asing pemegang Paspor Diplomatik atau Paspor Dinas yang diberikan fasilitas Bebas Visa Diplomatik atau Bebas Visa Dinas, orang asing pemegang Visa atau Izin Tinggal, dan orang asing pemegang KPP APEC sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Termasuk juga, Bebas Visa Kunjungan Khusus Wisata dan pemberian Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata di Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu.

Baca Juga: Webinar IdenTIK, Tekankan Inovasi Teknologi 4.0 Guna Memproduksi Konten Digital

"Hal ini tentu saja positif, jadi saat ini seluruh pelabuhan Internasional yang ada di Batam, Pinang, dan Bintan sudah bisa menerima Wisman kembali," ujar Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri, Buralimar melalui sambungan telepon, Selasa (22/3/2022).

Walau demikian, mewakili Pemprov Kepri Buralimar mengakui akan kembali melakukan rapat koordinasi, mengenai pelaksanaan aturan bebas visa bagi wisman ini.

Mengenai rapat koordinasi yang dimaksud, Buralimar menerangkan akan lebih membahas mengenai prosedur kedatangan.

"Perlu diingat kita masih di masa pandemi, jadi perlu jalur khusus yang harus disiapkan kembali oleh masing-masing pengelola pelabuhan untuk kedatangan Wisman," terangnya.

Selain kesiapan dari pengelola pelabuhan, kedepan aturan ini juga memerlukan kesiapan dari pihak Imigrasi.

Baca Juga: HET Minyak Goreng Curah Solusi Jangka Pendek, Pemkot Batam Periksa Gudang Distributor

Pihaknya mempresentasikan kebijakan ini, tentunya akan membuat penambahan petugas dari pihak Imigrasi.