SuaraBatam.id - Menyusul peningkatan kerjasama ketenagakerjaan antara pemerintah Indonesia dan Jepang, Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Wahyu Wahyudin mendorong Gubernur Ansar Ahmad memfasilitasi penempatan tenaga kerja ke negara itu.
Wahyudin menyebut Jepang membutuhkan sekitar 345 pekerja asing, di mana Indonesia mendapatkan kuota sebanyak 70 ribu orang, untuk empat bidang pekerjaan antara lain kesehatan, pertanian, perhotelan, dan kitchen.
"Target dari Indonesia 70 ribu orang. Saat ini Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah sudah mulai mengirimkan pekerja ke Jepang," kata Wahyudin di Tanjungpinang, Selasa (15/3).
Ia menyebut program tersebut sudah ada dari tahun 2021, namun baru disosialisasikan ke Kepri tahun ini, dikarenakan skill pekerja lokal yang dinilai belum mumpuni.
Menurutnya kuota pekerja Kepri yang akan dikirim bekerja ke Jepang tidak dibatasi, sehingga masyarakat dapat mengikuti program tersebut.
"Usia calon pekerja minimal 20 tahun dan maksimal 36 tahun. Mereka daftar lalu mengakui tes, kalau lulus baru bisa berangkat," ungkapnya.
Namun demikian, katanya, ada biaya yang harus disiapkan pekerja yang telah dinyatakan lulus tes, yakni untuk pengurusan visa, akomodasi, hingga transportasi keberangkatan ke Jepang.
Selain itu, ada juga biaya selama pemagangan bertempat di Kepri, dengan tutor langsung dari Jepang.
"Biayanya cukup lumayan besar, kalau di Jawa sekitar Rp55 juta," ungkapnya.
Baca Juga: Kepri Gagal Tarik Retribusi Labuh Jangkar, Pemerintah Pusat yang Berwewenang
Makanya, ia berharap Pemprov Kepri dapat mensubsidi biaya Rp55 juta tersebut sesuai kemampuan keuangan daerah, bahkan bila perlu digratiskan terutama bagi siswa berprestasi dan kurang mampu.
"Harapannya dari 70 ribu orang, Kepri minimal mengirimkan 1.000 pekerja ke Jepang," ucapnya.
Lanjutnya menyampaikan program penempatan pekerja ke Jepang ini dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Kepri yang tergolong masih tinggi di Indonesia.
Mereka yang bekerja di Jepang akan mendapat kan gaji berkisar Rp20 sampai Rp30 juta per bulan dengan sistem kontrak selama tiga tahun, dan berpeluang terus dilanjutkan jika mampu bekerja secara baik dan benar.
"Kalau dipotong biaya BPJamsostek dan kebutuhan lain-lain, mereka bisa hemat sekitar Rp15 juta per bulan. Perkiraannya, sekitar Rp5 juta dikirim ke keluarga di kampung, tentu ini dapat meningkatkan perekonomian," tuturnya.
Anggota Komisi IV itu mengutarakan proses menuju penempatan bekerja di Jepang, dimulai dari pendaftaran, seleksi, pemagangan, hingga pemantapan memakan waktu sekitar 8 bulan.
Berita Terkait
-
ALPHA DRIVE ONE akan Debut di Jepang Januari 2027, Siapkan 3 Lagu
-
2 Gempa Bumi Besar Guncang Dunia Pagi Ini, Eropa dan Jepang
-
Apa Sabun Cuci Muka Jepang yang Bagus untuk Merawat Kulit? Ini 3 Rekomendasinya
-
Prabowo Apresiasi Peran Jepang, Sebut Mitra Andal bagi ASEAN
-
Memahami Mono no Aware, Filosofi Jepang untuk Menghargai Hal yang Sementara
Terpopuler
- Meutya Hafid Absen dari Tantangan Debat Terbuka, SAFEnet: Tak Ada Respons Sama Sekali
- Kenapa BPJS Kesehatan Tiba-Tiba Tidak Aktif? Ini Cara Mengeceknya
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Jokowi Ditangkap Polisi saat Tumpangi Mobil di Maros
Pilihan
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
Terkini
-
Kabur dari Brebes ke Jakarta dan Tanjungpinang, DPO Rp600 Juta Ditangkap di Batam
-
Polda Kepri Gerebek Kampung Madani Batam, 18 Orang Positif Narkoba
-
Oknum Wartawan di Batam Ditangkap, Diduga Peras Pengusaha Rp75 Juta Modus Berita
-
Bhayangkari Polda Kepri Ngaku Ditipu Oknum Polisi Rp300 Juta, SK Suami Tergadai
-
Kapolsek Sagulung dan Kanitreskrim Ditangkap Propam Terkait Pemerasan Kasus Narkoba