Siapa Bambang Susantono yang Menjadi Kepala IKN?

SuaraBatam.id - Presiden Joko Widodo  melantik Kepala Otorita Otorita Ibu Kota Negara (IKN) hari ini.

Terjawab pilihan Jokowi jatuh pada Bambang Susantono yang akan menjabat sebagai kepala IKN. Siapakah dia?

Berikut profil Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.

Latar Belakang Pendidikan

Bambang Susantono merupakan lulusan Teknik Sipil ITB tahun 1987. Karirnya dimulai saat menjadi Pegawai Negeri Sipil di Departemen Pekerjaan Umum.

Dirinya kemudian melanjutkan studi magister di Universitas California. Mengambil studi tentang tata kota dan wilayah dan lulus tahun 1996.

Tak berhenti di situ saja, pada tahun 1998 Bambang Susantono berhasil meraih gelar MSCE di bidang teknik transportasi di tempatnya mengenyam pendidikan pascasarjana.

Baca Juga: Profil Bambang Susantono yang Bakal Pimpin IKN, Lulusan Universitas Berkeley dan Pernah Jadi Eks Wamen di Era SBY

Gelar doktor diraih pada tahun 2000 di bidang perencanaan infrastruktur dari universitas tersebut.

Pernah Menjaba di Perbankan, Penerbangan dan Pemerintahan

Pria kelahiran 4 November 1963 ini memulai tangga karir di pemerintahan sebagai Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Dia menjabat sejak tahun 2007 sampai dengan 2010.

Kemudian Bambang Susantono pernah menjadi Wakil Menteri Perhubungan saat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2010 hingga 2014.

Dia juga pernah menjabat Pelaksana Tugas Menteri Perhubungan, karena EE.Mangindaan yang menjabat saat itu mundur setelah terpilih menjadi anggota DPR RI.

Pada tahun 2012, Bambang menjabat Komisaris Utama Garuda Airlines dan pada tahun 2015 dirinya ditunjuk menjadi Wakil Presiden Bank Asia (ADB).

Sesuai isu terakhir yang berkembang terkait Kepala Otorita IKN, nama Bambang Susantono pernah disebut sebagai calon Kepala Otorita IKN.

Hal tersebut terkait dengan dirinya yang seorang ekonom dan bukan dari partai tersebut.

Sesuai dengan ungkapan Jokowi yang memang ingin Kepala Otorita IKN tidak rangkap jabatan dan bukan berasal dari partai politik.