SuaraBatam.id - Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad usai memimpin rapat di Batam, Senin (10/1/22) meminta agar Dinas Kesehatan memperkuat data kekerdilan agar pemerintah tidak salah dalam mengambil kebijakan.
Berdasarkan data sementara dari tiga kecamatan yang telah menggelar "rembuk stunting", ia optimistis angka kekerdilan di Batam lebih kecil dari hasil survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik setempat.
"Kesimpulan sementara, data 'stunting' kita jauh lebih kecil. Sekarang 6,02, data itu lebih besar. Saya ingin lakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada. Karena BPS ambilnya dari survei," kata dia dikutip dari antara, Senin 10 Januari 2022.
Pemerintah Kota Batam berupaya menekan angka kekerdilan pada anak dengan menggelar "rembuk stunting" bersama sejumlah pihak terkait guna mendengarkan kondisi, kendala, sekaligus mencarikan solusi per kecamatan.
"'Rembuk stunting' ini penting, karena amanat regulasi. Merupakan satu dari delapan rencana aksi pencegahan kekerdilan," kata Amsakar.
Ia menegaskan "rembuk stunting" harus dilaksanakan sebelum musyawarah rencana pembangunan, agar setiap persoalan dan rencana kegiatan penanganan dan pencegahan kekerdilan dimasukkan dalam anggaran pembangunan pada tahun berikutnya.
Hasil "rembuk stunting" akan dijadikan masukan bagi pihak puskesmas dan kecamatan untuk memberikan usulan pembangunan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait.
"Rembuk stunting" dilakukan secara fokus per tiga kecamatan, guna mengetahui secara detail masalah di setiap lingkungan, berikut kemungkinan solusinya.
"Agar kawan-kawan di kecamatan, setelah dengar paparan kepala puskesmas bisa mengusulkan beberapa kegiatan di musrenbang. Pekan depan musrenbang sudah jalan," kata dia.
Baca Juga: Sasaran Vaksinasi Anak dan Remaja Tercapai, Batam PTM 100 Persen
Menurut dia, persoalan kekerdilan memiliki kompleksitas yang tinggi karena tidak hanya terkait dengan pemberian gizi melainkan juga mengenai daerah hunian, sanitasi, dan rumah tempat tinggal.
"Ini yang memengaruhi angka 'stunting' (kekerdilan), maka perlu kebijakan lintas OPD," kata dia.
Ia meminta keluarga yang rawan memiliki anak dengan kekerdilan dimasukkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Memasukkan mereka ke Jampersal (Jaminan Persalinan) atau ke dalam data Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah)," kata dia.
Jampersal memberikan pembiayaan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir.
Dalam kesempatan itu, ia mengatakan puskesmas dan posyandu telah memiliki data relatif akurat mengenai jumlah keseluruhan balita dan mereka yang terindikasi mengalami kekerdilan. (antara)
Berita Terkait
-
Bisakah Stunting Dicegah Sejak dari Rumah? Begini Cara PINTAR Dampingi Keluarga Perkotaan
-
5 dari 10 Ibu di Indonesia Tak Percaya Stunting Bisa Ganggu Kemampuan Berpikir Anak
-
Menikmati Panorama Laut dan Kota Batam dari Ketinggian, Intip Wajah Baru The Premiere Batam
-
Pemerintah Siapkan Rekayasa Cuaca demi Penuhi Kebutuhan Air Industri Data Center Batam
-
Pupuk Indonesia Bidik Investasi Rp10 Triliun untuk Pengembangan Ammonia Hub di Batam
Terpopuler
- Meutya Hafid Absen dari Tantangan Debat Terbuka, SAFEnet: Tak Ada Respons Sama Sekali
- Kenapa BPJS Kesehatan Tiba-Tiba Tidak Aktif? Ini Cara Mengeceknya
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Jokowi Ditangkap Polisi saat Tumpangi Mobil di Maros
Pilihan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
Terkini
-
Truk Kopdes Tiba di Batam, Pemprov Kepri Ngaku Belum Terima Laporan
-
Kabur dari Brebes ke Jakarta dan Tanjungpinang, DPO Rp600 Juta Ditangkap di Batam
-
Polda Kepri Gerebek Kampung Madani Batam, 18 Orang Positif Narkoba
-
Oknum Wartawan di Batam Ditangkap, Diduga Peras Pengusaha Rp75 Juta Modus Berita
-
Bhayangkari Polda Kepri Ngaku Ditipu Oknum Polisi Rp300 Juta, SK Suami Tergadai