Amsakar Sebut Angka Stunting di Batam Kecil Berbeda dengan Data BPS

SuaraBatam.id - Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad usai memimpin rapat di Batam, Senin (10/1/22) meminta agar Dinas Kesehatan memperkuat data kekerdilan agar pemerintah tidak salah dalam mengambil kebijakan.

Berdasarkan data sementara dari tiga kecamatan yang telah menggelar "rembuk stunting", ia optimistis angka kekerdilan di Batam lebih kecil dari hasil survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik setempat.

"Kesimpulan sementara, data 'stunting' kita jauh lebih kecil. Sekarang 6,02, data itu lebih besar. Saya ingin lakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada. Karena BPS ambilnya dari survei," kata dia dikutip dari antara, Senin 10 Januari 2022.

Pemerintah Kota Batam berupaya menekan angka kekerdilan pada anak dengan menggelar "rembuk stunting" bersama sejumlah pihak terkait guna mendengarkan kondisi, kendala, sekaligus mencarikan solusi per kecamatan.

Baca Juga: Sasaran Vaksinasi Anak dan Remaja Tercapai, Batam PTM 100 Persen

"'Rembuk stunting' ini penting, karena amanat regulasi. Merupakan satu dari delapan rencana aksi pencegahan kekerdilan," kata Amsakar.

Ia menegaskan "rembuk stunting" harus dilaksanakan sebelum musyawarah rencana pembangunan, agar setiap persoalan dan rencana kegiatan penanganan dan pencegahan kekerdilan dimasukkan dalam anggaran pembangunan pada tahun berikutnya.

Hasil "rembuk stunting" akan dijadikan masukan bagi pihak puskesmas dan kecamatan untuk memberikan usulan pembangunan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait.

"Rembuk stunting" dilakukan secara fokus per tiga kecamatan, guna mengetahui secara detail masalah di setiap lingkungan, berikut kemungkinan solusinya.

"Agar kawan-kawan di kecamatan, setelah dengar paparan kepala puskesmas bisa mengusulkan beberapa kegiatan di musrenbang. Pekan depan musrenbang sudah jalan," kata dia.

Baca Juga: Hiburan Malam di Sagulung Suguhkan Tarian Striptis, Lokasi Dekat Mesjid Agung Batam

Menurut dia, persoalan kekerdilan memiliki kompleksitas yang tinggi karena tidak hanya terkait dengan pemberian gizi melainkan juga mengenai daerah hunian, sanitasi, dan rumah tempat tinggal.

"Ini yang memengaruhi angka 'stunting' (kekerdilan), maka perlu kebijakan lintas OPD," kata dia.

Ia meminta keluarga yang rawan memiliki anak dengan kekerdilan dimasukkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Memasukkan mereka ke Jampersal (Jaminan Persalinan) atau ke dalam data Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah)," kata dia.

Jampersal memberikan pembiayaan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir.

Dalam kesempatan itu, ia mengatakan puskesmas dan posyandu telah memiliki data relatif akurat mengenai jumlah keseluruhan balita dan mereka yang terindikasi mengalami kekerdilan. (antara)