SuaraBatam.id - Lulusan SMK menjadi penyumbang tingginya angka pengangguran terbuka di Kepulauan Riau (Kepri). Tercatat angka pengangguran di Kepri pada tahun 2020, yaitu sebesar 8,49 persen.
Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyampaikan perlu mencari penyebab ketimpangan tersebut.
"Pertanyaannya adalah, apakah kualifikasi yang tidak memadai atau kompetensi yang tidak mencukupi, atau adanya ketimpangan antara jumlah lulusan SMK yang siap kerja dengan kurangnya pasar kerja yang tersedia," kata Gubernur Ansar saat meresmikan Workshop Welding Underwater SMK Negeri 1 Batam, Senin (22/11)
Gubernur pada kesempatan itu meminta SMK tetap menjaga kualitas lulusannya, baik dari segi standar kompetensi maupun kualifikasi yang dimiliki.
Dia berkomitmen membahas bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov Kepri terkait kiat-kiat memaksimalkan kontribusi dunia usaha dan industri terhadap program-program pendidikan SMK.
"Saya yakin kalau itu semua dapat kita maksimalkan, mudah-mudahan akan ada degradasi angka pengangguran tadi. Karena, dapat melahirkan SDM berkualitas dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dunia kerja dan industri," ujarnya.
Ansar mengapresiasi upaya-upaya untuk mengintegrasikan antara persiapan lulusan sekolah vokasi dalam hal ini SMK di Kepri dengan dunia usaha dan industri.
Hal ini, menurutnya, dalam rangka melahirkan sumber daya manusia (SDM) Kepri yang berkualitas dan mampu bersaing.
"Untuk menciptakan generasi yang berdaya saing butuh kerja sama kita semua, pemerintah butuh pihak swasta dan lembaga lainnya untuk berkolaborasi, termasuk butuh peran serta dunia usaha dan industri untuk meningkatkan mutu dan kualitas tamatan SMK yang ada di Kepri," sebutnya.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca di Kepri Hari Ini, 23 November 2021, Waspada Gelombang Tinggi
Mantan Anggota DPR RI itu menyatakan sasaran pendidikan SMK terbagi dua, yang pertama mempersiapkan para siswa untuk masuk ke dunia kerja, dan kedua lulusan SMK dapat menjadi enterpreneur-enterpreneur muda di Kepri.
"Untuk merealisasikan tujuan ini, tentu pemerintah tidak bisa berdiri sendiri. Perlu kerja sama dengan semua pemangku kepentingan terutama para pelaku usaha di wilayah Kepri," kata Ansar. (antara)
Berita Terkait
-
Lulus Sekolah Berakhir Jadi Ojol: Pilihan atau Imbas Lowongan Kerja Sempit?
-
Sekitar 9.000 Warga Jateng Daftar SMK Go Global, Tertinggi Nasional
-
7,38 Juta Orang Indonesia Pengangguran, Termasuk Gibran yang Resign
-
Kemnaker Apresiasi Program Poliran Untuk Atasi Pengangguran
-
Menyoal Standar BPS, Kerja Satu Jam Seminggu Bukan Jaminan Pekerjaan Layak
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
Anggota Intelkam Polda Kepri Ditemukan Meninggal di Rumah Dinas
-
UMP Kepri 2027 Naik 9,02 Persen, Resmi Jadi Rp4,22 Juta
-
Truk Kopdes Tiba di Batam, Pemprov Kepri Ngaku Belum Terima Laporan
-
Kabur dari Brebes ke Jakarta dan Tanjungpinang, DPO Rp600 Juta Ditangkap di Batam
-
Polda Kepri Gerebek Kampung Madani Batam, 18 Orang Positif Narkoba