Pemprov Kepri Siapkan Rp3 Miliar untuk Pendakwah Daerah Terpencil

SuaraBatam.id - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) siapkan anggaran Rp3 miliar untuk kebutuhan 50 juru dakwah selama setahun penuh ke pulau-pulau terpencil. Anggaran itu akan dianggarkan di Tahun 2022 .

"Harapan kami juru dakwah dapat menjadi penjaga persatuan dan kerukunan nasional serta menciptakan umat Islam yang berkualitas dan berkarakter Islam rahmatan lil alamin," kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat menghadiri pelantikan pengurus Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Provinsi Kepri di Mesjid Raya Nur Ilahi, Dompak, Tanjungpinang, Rabu.

Gubernur mengakui bahwa kiprah DDII Provinsi Kepri sangat utama dalam penyelenggaraan dakwah di daerah dengan geografis yang terdiri dari pulau-pulau tersebut.

Ansar mendukung penuh upaya DDII dalam menyebarkan dai dan mubalig ke berbagai pulau di pelosok setempat.

Baca Juga: Ramalan Cuaca di Kepulauan Riau 20 Oktober 2021, Waspada Hujan Lebat

"Semoga DDII Provinsi Kepri dapat menjadi organisasi terdepan dalam merajut kebersamaan umat demi tercapainya keutuhan negara Republik Indonesia," ujarnya.

Gubernur berharap agar DDII mampu menyesuaikan diri dengan dinamika zaman yang serba cepat dan dinamis, sehingga persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat Islam dapat ditanggulangi oleh organisasi keagamaan tersebut.

Sementara itu, pimpinan DDII Darwis Abu Ubaidah yang melantik Majelis Syuro dan Pengurus DDII Provinsi Kepri masa khidmad 2021-2026, berpesan setiap anggota dari dewan dakwah selalu berpegang pada pokok pikiran dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.

Menurutnya, seorang dai dan mubalig harus selalu tahu kondisi sosial dan ekonomi dari umatnya, dengan begitu dai dapat menyesuaikan diri untuk bisa memberikan ajaran-ajaran Islam yang sesuai.

"Dai harus terus membersamai umat, jangan ada seorang pun dai yang mengisolasi diri dari masyarakat, hadir di tengah-tengah masyarakat dengan senantiasa memperhatikan persoalan-persoalan umat," ucap Darwis. (antara)

Baca Juga: Kepri Segera Punya Laboratorium Kesehatan Daerah dan Instalasi Farmasi