Sejumlah Usulan Anggaran OPD Kepri Ditolak Gubernur Gegara Dianggap Mubazir

SuaraBatam.id - Sejumlah pengajuan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di APBD 2022 Kepri ditolak Gubernur Kepri, Ansar Ahmad saat rapat utama di gedung utama Kantor Gubernur, Dompak, Tanjungpinang, Rabu (5/8/2021).

Sejumlah OPD diminta untuk mempresentasikan program kerja dan pengganggaran yang disusun yang akan dimasukkan dalam APBD tahun 2022. Meski demikian, beberapa diantaranya ditolak Ansar karena dinilai tidak tepat sasaran.

Tujuh OPD dalam rapat itu yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan serta Dinas Kelautan dan Perikanan.

Gubernur ingin memastikan, anggaran yang akan disusun dalam rencana kerja pemerintah Provinsi Kepri tahun 2022 tetap efisien dan tepat sasaran.

Baca Juga: Kabupaten Bekasi Tambah Anggaran COVID-19 Rp 185 Miliar, Diambil dari APBD 2021

Sehingga, Ansar menyebut, setiap anggaran yang disusun harus berbasis kinerja, transparan, punya nilai akuntabilitas dan bisa dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, setiap rupiah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus bisa dipertanggungjawabkan, digunakan dan dikelola secara transparan, dan diperuntukkan sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

“Kecepatan dan ketepatan itu penting. Apalagi di situasi pandemi seperti saat ini. Percuma kita memiliki anggaran tetapi anggaran tersebut tidak bisa secara cepat dan tepat dibelanjakan untuk masyarakat. Situasi seperti saat ini kita sedang ditunggu oleh masyarakat dengan program kerja yang jelas, terukur dan menjawab keluhan mereka,” ujar Ansar.

Ia juga berpesan,, pentingnya langkah yang cepat, tepat, efisien, dan akuntabilitas dalam implementasi program kerja yang tersusun dalam APBD. 

“Kita ingin semua bekerja dengan baik, dengan program kerja yang betul-betul untuk membangun Kepulauan Riau yang lebih baik,” pungkasnya.

Baca Juga: DPR Jangan Manja dan Aji Mumpung, Minta Negara Biayai Isoman Padahal Mampu