Mantan Kades Korupsi Dana Desa Milyaran Rupiah, 'Hanya' Dihukum Tahanan Rumah

SuaraBatam.id - Tersangka dugaan kasus korupsi Dana Desa, Abdurahman Subari alias Daman hanya mendapatkan hukuman berupa tahanan rumah usai sebelumnya resmi ditetapkan sebagai tahanan oleh Polres Meranti.

Kasi Intelijen, Kejaksaan Negeri (Kejari) Meranti, Hamiko pada Jumat (16/7/2021) mengatakan,  mantan kades itu dipindahkan menjadi tahanan rumah usai penangguhan penahanannya dikabulkan oleh Kejari Meranti.

Status tahanan rumah diberikan usai adanya permohonan dari pihak keluarga dengan penjaminan dari pihak keluarga sebanyak 3 orang. 

"Yang bersangkutan dialihkan dari Rutan Polres ke tahanan rumah. Pertimbangannya selain ada permohonan juga ada jaminan dan salah satunya ini juga di masa pandemi dan yang bersangkutan juga sudah berumur. Pertimbangan kemanusiaan intinya," jelas Hamiko.

Baca Juga: Berkas Dilimpahkan, Empat Tersangka Korupsi Masjid Sriwijaya Bakal Disidang

Daman hanya dikenakan wajib lapor dan tidak diizinkan keluar rumah selama masa penahanan.

"Walaupun telah menjadi tahanan rumah, dia tidak boleh kemana-mana dan melakukan aktivitas di luar rumah dan dia juga diwajibkan melapor dua kali seminggu. Perlu diketahui juga, yang bersangkutan telah menitipkan dan mengembalikan kerugian negara sepenuhnya," ujarnya.

Terkait adanya isu tersangka dibebaskan, Hamiko mengklaim, Daman hanya dialihkan menjadi tahanan rumah.

"Dia (Daman) bukan dibebaskan, tapi pengalihan status penahanannya dari tahanan Rutan menjadi tahanan rumah. Jadi statusnya itu tetap ditahan dan setelah 20 hari kedepan bisa jadi akan diperpanjang, yang jelas proses hukumnya tetap berlanjut," tutupnya.

Sebelumnya, eks Kades Mekong itu ditahan oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti pada Senin (5/7) lalu karena telah melakukan penyelewengan dana desa dan BUMDes Tahun 2017-2019 dengan total kerugian sebesar Rp 347.868.252,21.

Baca Juga: Mantan Kades Lau Kudus Resmi Tersangka Korupsi Dana Desa, Ini Total Kerugiannya!

Anggaran yang diselewengkan diantaranya tahun 2017 sebesar Rp 1,3 Miliar. Kemudian di Tahun 2018 sebesar Rp 1,8 Miliar dan Tahun 2019 Rp 1,7 Miliar.

Daman dikasngkakan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian, Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dengan ancaman denda minimal Rp 200 juta, maksimal Rp 1 miliar.