SuaraBatam.id - Wali Kota Batam, Muhammad Rudi meminta dengan tegas agar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat mengirimkan jatah vaksin bagi masyarakat Kota Batam.
Hal ini ia sampaikan setelah memimpin rapat pengendalian Covid-19 yang dilaksanakan di Lantai IV Gedung Pemko Batam, Kamis (27/5/2021) sore.
"Kenapa capaiannya masih rendah, karena memang tidak dikasih," tegasnya.
Pernyataan ini terlontar usai sebelumnya Gubernur Kepri, Ansar Ahmad memberikan perhatian khusus terkait realisasi vaksinasi masyarakat pasca kunjungan Presiden RI, Joko Widodo beberapa waktu lalu.
Saat itu, Ansar menyebutkan bahwa hingga saat ini capaian atau realisasi vaksinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam baru mencapai angka 11 persen.
Menanggapi Gubernur, Rudi menyebut adanya sejumlah kendala, salah satunya komunikasi Pemko Batam dengan Kepala Dinas Kesehatan Kepri, Muhammad Bisri berjalan kurang baik.
Terkait pemberian jatah vaksin bagi masyarakat Kota Batam, Rudi menyebt, Pemprv Kepri hanya menjatah sesuai dengan klasifikasi warga.
"Kita sudah minta berulang kali. Kirimkan vaksin ke Batam akan langsung dihabiskan, dan jangan dikirim berdasarkan klasifikasi," lanjutnya.
Padahal, menurutnya, Pemkot Batam memiliki cukup tenaga vaksinator dalam pemberian vaksin terhadap masyarakat.
Baca Juga: Vaksinasi Massal Raih Rekor Muri, Ketua DPR: Ini Semangat Kebhinekaan
"Kalau sekarang dikirim 30 ribu dosis, seminggu akan habis. Vaksinator kita berlebih, lihat sekarang pada libur semua," paparnya.
Wakil Wali Kota menambahkan, capaian 11 persen yang disebutkan oleh Gubernur Kepri karena para Tenaga Kerja (Naker) di Kota Batam hingga kini belum mendapat jatah vaksin.
Berdasarkan data penduduk Batam yang berjumlah 1,2 juta warga, Amsakar menyebutkan bahwa 400 ribu lebih merupakan kaum pekerja di berbagai kawasan industri yang tersebar.
"Kalau melihat angka ini, karena nakernya belum. Terutama pekerja yang tinggal di pemukiman tertentu," jelasnya.
Dari capaian tersebut, menurut Amsakar, Pemkot Batam sebenarnya telah berhasil mencapai angka 90 persen bagi kategori lain seperti Tenaga Pelayanan Publik.
Ia mendesak agar Pemerintah Provinsi saat ini dapat membantu Pemkot Batam agar memenuhi vaksin bagi pekerja.
Berita Terkait
-
Sering Minta Uang Pelicin Pengurusan Ekspor, PNS Stasiun Karantina Ikan Diamankan
-
Polisi Tangkap Oknum PNS Gegara Minta Bagian ke Pengusaha
-
Oknum PNS Terjaring OTT Gegara Minta Fee ke Pengusaha di Batam
-
Vaksinasi Massal Raih Rekor Muri, Ketua DPR: Ini Semangat Kebhinekaan
-
Vaksinasi Anak Usia di Bawah 12 Tahun, Perlukah?
Terpopuler
- WNI Tentara Bayaran Rusia, Rendi Apriyanto Sempat Kirim Duit ke Ortu Tapi Rekening Diblokir
- Operasi Politik Presisi Prabowo: Preteli Siji-siji
- Kekayaan Jusuf Hamka yang Dilaporkan Hary Tanoesoedibjo ke Polisi
- Jaksa Agung Burhanuddin Muncul di Istana, Bantah Bakal Dilantik jadi Jampidum
- 3 Sepatu Lokal Paling Nyaman dan Empuk untuk Jalan Terbaik Menurut Review
Pilihan
-
Resmi, Syahganda Nainggolan Jadi Kepala Bakom RI Gantikan Muhammad Qodari
-
Hadir di Istana, Pratikno Buka Suara Soal Isu Jadi Ketua Wantimpres Era Prabowo
-
Disorot Gegara Gaya Hidup Mewah, Timothy Ivan Mundur dari Deputi II Bakom RI: Ingin Introspeksi Diri
-
KBRI di Singapura Tak Punya Dokumen Soal Jenjang Pendidikan Gibran di Orchid Park dan MDIS
-
Pemain Timnas Indonesia Dapat Ancaman Pembunuhan
Terkini
-
Semangat Merah Putih di Asian Games 2026, BRI Dukung Kontingen Atlet Indonesia
-
Polda Kepri Ungkap Kasus Jual Beli Mesin Pesawat Bekas Senilai Rp30 Miliar
-
Kualitas Udara Membaik, Siswa Batam Kembali Belajar di Sekolah
-
Ingin Umrahkan Orang Tua, Pemuda Natuna Jadi Tentara Bayaran Rusia Meninggal
-
Dikabarkan Tewas, Pemuda Natuna Jadi Tentara Bayaran Rusia Dikontrak Rp600 Juta