SuaraBatam.id - Wali Kota Batam, Muhammad Rudi meminta dengan tegas agar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat mengirimkan jatah vaksin bagi masyarakat Kota Batam.
Hal ini ia sampaikan setelah memimpin rapat pengendalian Covid-19 yang dilaksanakan di Lantai IV Gedung Pemko Batam, Kamis (27/5/2021) sore.
"Kenapa capaiannya masih rendah, karena memang tidak dikasih," tegasnya.
Pernyataan ini terlontar usai sebelumnya Gubernur Kepri, Ansar Ahmad memberikan perhatian khusus terkait realisasi vaksinasi masyarakat pasca kunjungan Presiden RI, Joko Widodo beberapa waktu lalu.
Saat itu, Ansar menyebutkan bahwa hingga saat ini capaian atau realisasi vaksinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam baru mencapai angka 11 persen.
Menanggapi Gubernur, Rudi menyebut adanya sejumlah kendala, salah satunya komunikasi Pemko Batam dengan Kepala Dinas Kesehatan Kepri, Muhammad Bisri berjalan kurang baik.
Terkait pemberian jatah vaksin bagi masyarakat Kota Batam, Rudi menyebt, Pemprv Kepri hanya menjatah sesuai dengan klasifikasi warga.
"Kita sudah minta berulang kali. Kirimkan vaksin ke Batam akan langsung dihabiskan, dan jangan dikirim berdasarkan klasifikasi," lanjutnya.
Padahal, menurutnya, Pemkot Batam memiliki cukup tenaga vaksinator dalam pemberian vaksin terhadap masyarakat.
Baca Juga: Vaksinasi Massal Raih Rekor Muri, Ketua DPR: Ini Semangat Kebhinekaan
"Kalau sekarang dikirim 30 ribu dosis, seminggu akan habis. Vaksinator kita berlebih, lihat sekarang pada libur semua," paparnya.
Wakil Wali Kota menambahkan, capaian 11 persen yang disebutkan oleh Gubernur Kepri karena para Tenaga Kerja (Naker) di Kota Batam hingga kini belum mendapat jatah vaksin.
Berdasarkan data penduduk Batam yang berjumlah 1,2 juta warga, Amsakar menyebutkan bahwa 400 ribu lebih merupakan kaum pekerja di berbagai kawasan industri yang tersebar.
"Kalau melihat angka ini, karena nakernya belum. Terutama pekerja yang tinggal di pemukiman tertentu," jelasnya.
Dari capaian tersebut, menurut Amsakar, Pemkot Batam sebenarnya telah berhasil mencapai angka 90 persen bagi kategori lain seperti Tenaga Pelayanan Publik.
Ia mendesak agar Pemerintah Provinsi saat ini dapat membantu Pemkot Batam agar memenuhi vaksin bagi pekerja.
Berita Terkait
-
Sering Minta Uang Pelicin Pengurusan Ekspor, PNS Stasiun Karantina Ikan Diamankan
-
Polisi Tangkap Oknum PNS Gegara Minta Bagian ke Pengusaha
-
Oknum PNS Terjaring OTT Gegara Minta Fee ke Pengusaha di Batam
-
Vaksinasi Massal Raih Rekor Muri, Ketua DPR: Ini Semangat Kebhinekaan
-
Vaksinasi Anak Usia di Bawah 12 Tahun, Perlukah?
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 5 Serum untuk Mengecilkan Pori-pori, Bikin Kulit Mulus Sesuai Review Pembeli
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- 25 Kode Redeem FF Aktif 5 Juli 2026: Kesempatan Dapat Bundle BR Elite dan Item Premium
Pilihan
-
Roy Suryo Menang Praperadilan! Hakim Nyatakan Penangkapan dan Penahanan Tidak Sah
-
Dokumen Kunker Menteri PU ke New York Bocor, Ajak Istri dan Anak Jelang Final Piala Dunia?
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
Terkini
-
Menembus Wilayah Kepulauan, Mantri Perempuan BRI Perkuat Inklusi Keuangan di Sulawesi Tengah
-
Viral Pungli di Jembatan Barelang Batam, Penertiban Dilakukan Besok
-
Pemprov Kepri Buka Suara Jawab Isu Pengurangan Ribuan PPPK
-
BRI Pastikan Seluruh Aktivitas Bisnis Dijalankan Transparan dan Hati-hati
-
Perkuat Ketahanan Ekonomi Purna PMI, BRI Peduli Gelar Pelatihan Wirausaha di Cirebon