SuaraBatam.id - Wali Kota Batam, Muhammad Rudi meminta dengan tegas agar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat mengirimkan jatah vaksin bagi masyarakat Kota Batam.
Hal ini ia sampaikan setelah memimpin rapat pengendalian Covid-19 yang dilaksanakan di Lantai IV Gedung Pemko Batam, Kamis (27/5/2021) sore.
"Kenapa capaiannya masih rendah, karena memang tidak dikasih," tegasnya.
Pernyataan ini terlontar usai sebelumnya Gubernur Kepri, Ansar Ahmad memberikan perhatian khusus terkait realisasi vaksinasi masyarakat pasca kunjungan Presiden RI, Joko Widodo beberapa waktu lalu.
Saat itu, Ansar menyebutkan bahwa hingga saat ini capaian atau realisasi vaksinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam baru mencapai angka 11 persen.
Menanggapi Gubernur, Rudi menyebut adanya sejumlah kendala, salah satunya komunikasi Pemko Batam dengan Kepala Dinas Kesehatan Kepri, Muhammad Bisri berjalan kurang baik.
Terkait pemberian jatah vaksin bagi masyarakat Kota Batam, Rudi menyebt, Pemprv Kepri hanya menjatah sesuai dengan klasifikasi warga.
"Kita sudah minta berulang kali. Kirimkan vaksin ke Batam akan langsung dihabiskan, dan jangan dikirim berdasarkan klasifikasi," lanjutnya.
Padahal, menurutnya, Pemkot Batam memiliki cukup tenaga vaksinator dalam pemberian vaksin terhadap masyarakat.
Baca Juga: Vaksinasi Massal Raih Rekor Muri, Ketua DPR: Ini Semangat Kebhinekaan
"Kalau sekarang dikirim 30 ribu dosis, seminggu akan habis. Vaksinator kita berlebih, lihat sekarang pada libur semua," paparnya.
Wakil Wali Kota menambahkan, capaian 11 persen yang disebutkan oleh Gubernur Kepri karena para Tenaga Kerja (Naker) di Kota Batam hingga kini belum mendapat jatah vaksin.
Berdasarkan data penduduk Batam yang berjumlah 1,2 juta warga, Amsakar menyebutkan bahwa 400 ribu lebih merupakan kaum pekerja di berbagai kawasan industri yang tersebar.
"Kalau melihat angka ini, karena nakernya belum. Terutama pekerja yang tinggal di pemukiman tertentu," jelasnya.
Dari capaian tersebut, menurut Amsakar, Pemkot Batam sebenarnya telah berhasil mencapai angka 90 persen bagi kategori lain seperti Tenaga Pelayanan Publik.
Ia mendesak agar Pemerintah Provinsi saat ini dapat membantu Pemkot Batam agar memenuhi vaksin bagi pekerja.
Berita Terkait
-
Sering Minta Uang Pelicin Pengurusan Ekspor, PNS Stasiun Karantina Ikan Diamankan
-
Polisi Tangkap Oknum PNS Gegara Minta Bagian ke Pengusaha
-
Oknum PNS Terjaring OTT Gegara Minta Fee ke Pengusaha di Batam
-
Vaksinasi Massal Raih Rekor Muri, Ketua DPR: Ini Semangat Kebhinekaan
-
Vaksinasi Anak Usia di Bawah 12 Tahun, Perlukah?
Terpopuler
- Feng Shui Warna Cat Rumah Pembawa Keberuntungan Berdasarkan Shio
- Debitur Dikejar Utang, Yasonna Laoly Minta PPATK Telusuri Sumber Dana Pinjol
- Apa Itu IKD dan Kenapa Wajib Memilikinya?
- 5 Rice Cooker Murah untuk Keluarga Kecil, Hemat Listrik dan Awet
- HP RAM 16 GB Berapa Harganya? Ini 5 Pilihan Termurah dengan Performa Ngebut
Pilihan
-
Pernyataan Prabowo Soal Gaji Pengupas Bawang Dipertanyakan, Keluarga Susanah: Itu Salah
-
Prabowo Sebut Upah Kupas Bawang Rp700 Ribu per Kg, Emak-emak Bogor Tertawa: Sini Cuma Rp1.200
-
Prabowo Salah! Upah Susanah Bukan Rp 700 Ribu Tapi Rp 700 Perak per Kilogram
-
Gempa 6,4M Guncang Sumatera Utara sampai Sumbar
-
Masih Banyak Warga NTT Terjebak di Bawah Reruntuhan Bangunan, 2000 Orang Mengungsi
Terkini
-
Pemkot Batam Soroti Izin Tempat Hiburan Jadi Lokasi Kasino yang Digerebek Bareskrim
-
Bareskrim Tangkap 197 Orang dalam Penggerebekan Kasino Di Batam
-
Bareskrim ke Nagoya Food Court Batam, Gerebek Diduga Sarang Perjudian
-
Tawarkan Jasa Seks via MiChat, Wanita Batam Dihukum Setahun Penjara di Malaysia
-
Lantik 311 Pejabat Pemkot Batam, Amsakar Ingatkan Tak Ada Pungli dan ASN Malas