Negara-negara Islam Segera Bentuk Tim Investigasi Kejahatan Perang, Israel Mulai Panik

SuaraBatam.id - Negara-negara Muslim meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyelidiki kejahatan yang dilakukan selama konflik 11 hari antara Israel dan kelompok militer Palestina Hamas serta untuk menetapkan tanggung jawab komando.

Dewan Hak Asasi Manusia PBB akan mengadakan sesi khusus tentang konflik terbaru pada Kamis (26/5/2021), atas permintaan Pakistan, sebagai koordinator Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan negara Palestina.

Mereka mengajukan rancangan resolusi pada Selasa malam yang akan membentuk komisi penyelidikan internasional independen untuk menyelidiki semua pelanggaran HAM di Palestina.

Rancangan resolusi itu juga akan memeriksa semua akar penyebab yang mendasari pelanggaran HAM, ketegangan dan ketidakstabilan, "termasuk diskriminasi dan penindasan sistematis berdasarkan identitas nasional, etnis, ras atau agama".

Tim independen akan mengumpulkan dan menganalisis bukti kejahatan yang dilakukan, termasuk materi forensik, "untuk memaksimalkan kemungkinan diterimanya dalam proses hukum".

Selain itu, tim tersebut juga akan mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab untuk mencoba dan mengakhiri impunitas serta memastikan akuntabilitas hukum.

Meirav Eilon Shahar, duta besar Israel untuk PBB di Jenewa, melalui akun Twitter pada minggu lalu menyebut "menargetkan Israel adalah bukti agenda anti-Israel yang jelas dari badan ini".

Dewan hak asasi PBB adalah forum yang beranggotakan 47 orang, sebelumnya sudah mengadakan delapan sesi yang meminta adanya penyelidikan kejahatan perang yang dilakukan Israel.

Amerika Serikat bergabung kembali dengan forum di bawah Presiden Biden setelah pemerintahan Trump berhenti menuduhnya sebagai bias anti-Israel. Delegasi AS saat ini memiliki status pengamat tetapi tidak memiliki suara.

Baca Juga: Orang Yahudi dan Muslim di Jerman Temukan Solusi Hidup Damai

Sementara, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengunjungi Timur Tengah pada Selasa dan berjanji bahwa Washington akan memberikan bantuan baru untuk membangun kembali Gaza sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan gencatan senjata antara Hamas dan Israel. [Antara]