Dampak Pandemi, Kadin Kepri Minta Pemda Evaluasi Pemungutan Pajak

SuaraBatam.id - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri Ahmad Ma'ruf Maulana meminta Pemerintah Daerah setempat mengevaluasi pemungutan pajak restoran dan hotel di tengah pandemi COVID-19.

Ia menyebut sampai saat ini pemberlakuan pajak restoran dan hotel di daerah itu masih normal sebesar 10 persen. Sementara, kedua sektor tersebut diketahui sangat terdampak pandemi COVID-19.

"Tentu ini sangat memberatkan pengusaha restoran dan hotel. Mohon, kiranya jadi perhatian serius Pak Gubernur maupun Bupati/Wali Kota," kata Ma'ruf di Tanjungpinang, Jumat (21/5/2021).

Dia juga meminta Pemda setempat lebih banyak memberikan relaksasi terhadap dunia usaha sebagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Baca Juga: Hilang Empat Hari, Balita Berusia 2 Tahun Ditemukan di Semak-semak

"Relaksasi dunia usaha bertujuan agar Kepri jadi tujuan investasi murah," katanya.

Terlebih, kata dia, Kadin Kepri sudah membuat terobosan paket Program Batam, Bintan, Karimun (BBK Murah), yang mana di dalamnya sudah bergabung enam perusahaan industri besar.

Menurutnya Program BBK Murah merupakan paket stimulus berupa pemberian sewa lahan gratis selama lima tahun di lokasi yang berada di wilayah FTZ Batam, Bintan, Karimun dan Tanjung Pinang. Murah dalam arti terjangkau dan juga memiliki nilai kompetitif yang lebih baik dengan dukungan insentif yang melekat dalam status FTZ di BBK.

"Kami berharap BBK ini didukung penuh Pak Gubernur dan jajaran," imbuhnya.

Lebih lanjut, Ketua DPD Golkar Kepri itu pun menginginkan percepatan vaksinasi guna mendorong pemulihan ekonomi sekaligus memberi rasa aman kepada masyarakat dalam beraktivitas.

Baca Juga: Puji Vaksinasi di Kepri, Jokowi: Kalau Vaksin Habis Segera Telpon Menkes

"Kami juga menagih 100 hari kerja Gubernur Kepri Ansar Ahmad untuk recovery ekonomi di masa pandemi," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menjamin akan memberi relaksasi terhadap dunia usaha.

Namun, Pemda tidak kuat kalau untuk relaksasi fiskal, karena kekuatan APBD terbatas dan difokuskan untuk menangani pandemi berikut dampaknya.

Ansar memastikan relaksasi dunia usaha berupa kemudahan perizinan investasi dan jaminan kepastian hukum berinvestasi di Kepri.

"Kita optimis bahwa Kepri terutama Batam, masih menjadi tujuan investor asing untuk berinvestasi meski ada wabah," kata Ansar. [Antara]