Isu Pemecatan Novel Baswedan dan Pegawai KPK, Publik: Korupsi Berencana

SuaraBatam.id - Kabar pemecatan penyidik senior, Novel Baswedan dan puluhan pegawai KPK lainnya lantaran tak lolos tes wawancara kebangsaan guna pengangkatan PNS jadi perbincangan hangat publik Indonesia.

Salah satu warganet dengan pengikut cukup banyak, Partai Socmed menilai tidak lolosnya Novel Baswedan sebagai skenario agar kasus korupsi bisa aman dari kejaran penyidik KPK yang berintegritas.

"Sebuah pembunuhan berencana. Diawali dengan revisi UU KPK yang menetapkan pegawai KPK sebagai PNS, lalu diikuti dengan screening untuk menyingkirkan para pegawai lama yang dianggap perusak pesta korupsi mereka. Puas-puaskanlah, Gusti mboten sare!" cuit Partai Socmed, Selasa (4/5/2021).

Netizen yang satu ini memang dikenal cukup kritis terhadap pemerintah, ia menilai pemecatan Novel Baswedan menjadi salah satu pelemahan KPK di zaman Presiden Jokowi.

Baca Juga: KPK Cecar Advokat Maskur soal Adanya Deal dengan Penyidik Robin Setop Kasus

Tidak hanya akun tersebut, puluhan ribu warganet juga turut menyuarakan uneg-uneg mereka terkait isu pemecatan pegawai KPK tersebut.

"Internal KPK paling banyak masalah pas jaman kapan ? Skrng gk sihh ? Menurut ilmu manajemen yg salah adalah pemimpin nya biasanya," sebut warganet lainnya.

"pergolakannya kenceng bgt nih KPK, ini upaya restrukturasi atau justru pelemahan KPK," tulis @ramai***awan.

Tidak sedikit pula yang menyebut hal ini sebagai rencana kalangan elit untuk meruntuhkan KPK dari dalam hingga korupsi semakin sulit diidentifikasi.

Untuk informasi, sebelumnya Novel mengatakan, ada puluhan pegawai lembaga antirasuah termasuk dirinya terancam dipecat lantaran tak lolos dalam tes wawasan kebangsaan yang merupakan bagian dalam seleksi alih status pegawai KPK jadi ASN.

Baca Juga: Novel Tahu Info Gagal Tes ASN: Upaya Singkirkan Orang-orang Berintegritas

"Iya, katanya begitu (dipecat)," ujar Novel Baswedan.

Novel Baswedan juga menyebut, bila kabar itu benar menurutnya akan terasa janggal, alasannya karena sudah terlihat alurnya sejak revisi UU KPK dilakukan.

"Kalau benar dilakukan (pemecatan), tentu seperti itu (direncanakan sejak revisi). Aneh kalau enggak lulus WK (Wawasan Kebangsaan). Silakan lihat profil orang-orangnya," ujarnya.