Sempat Ricuh, Sengketa Lahan PT MIPI dan PT BAI di Bintan Belum Selesai

SuaraBatam.id - Sengketa lahan di Desa Gunung Kijang, Bintan, Kepulauan Riau yang melibatkan PT MIPI dan PT BAI kini memasuki tahap pengecekan ke lapangan, Rabu (21/4/2021) kemarin.

Dalam pertemuan tersebut, pihak Desa Gunung Kijang menghadirkan kedua belah pihak untuk melakukan penunjukan batas-batas lahan, diantaranya Asong, pemilik lahan yang menjual ke PT BAI dan Muhammad pemilik lahan yang menjual ke PT MIPI.

Sayang, penunjukan batas lahan antara Asong dan Muhammad tersebut sempat diwarnai kericuhan. Kericuhan diduga karena ekretaris Desa (Sekdes) Gunung Kijang, Hery yang memimpin proses ini tidak melibatkan para sepadan. Ia juga mengikutsertakan pemilik lahan lainnya.

Penunjukan diawali oleh Muhammad yang memiliki lahan seluas 1,6 Hektar (Ha). Dia bersama Sekdes menunjukan semua batas-batas lahannya bahkan juga menunjukan sempadan dan pemiliknya.

Baca Juga: Istri Bupati Bintan Mendadak Datangi Ruang Pemeriksaan KPK, Ada Apa?

Dilanjutkan oleh Asong yang memiliki lahan seluas 6 Ha. Namun bukannya Asong menunjukan batas lahan miliknya tetapi penjaga lahannya.

Ketika penjaga lahan Asong menunjukan batas-batas atau patoknya, banyak pemilik lahan lain yang keberatan dan sempat ribut karena lahan milik mereka yang sudah bersertifikat masuk dalam hamparan lahan Asong.

Lahan milik orang lain yang diklaim Asong, antara lain lahan milik Muhammad seluas 1,2 Ha dari total 1,6 Ha. Kemudian lahan milik Agus seluas 2 Ha serta lahan milik Cuini hampir 2 Ha dan juga lahan milik Pris.

Sekdes Gunung Kijang, Hery Purwanto kemudian mengatakan, penunjukan batas-batas ini hanya diperuntukan penuh kepada Asong dan Muhammad. Karena lahan mereka berdua terindikasi tumpang tindih.

“Sebenarnya ini mediasi secara kekeluargaan,” ujar Hery, melansir Batamnews (jaringan Suara.com).

Baca Juga: Sabu dan Ponsel Ditemukan di Lapas, Polres Bintan Lakukan Penyelidikan

Penunjukan memang hanya Asong dan Muhammad saja yang diberikan. Para pemilik lahan sekitar tidak diizinkan karena sesuai dengan kesepakatan saat mediasi di kantor desa beberapa waktu lalu.