Tanpa Wawako, Kinerja Pemko Tanjungpinang Dinilai Pengamat Begini

Kondisi terkini di Kota Tanjungpinang berdasarkan data statistik cukup memperihatinkan. Berdasarkan data BPS tahun 2020, persentase penduduk miskin di Kota Tanjungpinang mencapai 9,37 persen, bertambah sekitar 0,34 poin dibandingkan kondisi 2019 yaitu 9,03 persen.

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Tanjungpinang tahun 2020 sebesar 1,58, naik 0,43 poin dibandingkan 2019. Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Tanjungpinang tahun 2020 sebesar 0,40, naik 0,17 poin jika dibandingkan dengan tahun 2019.

Garis kemiskinan Kota Tanjungpinang tahun 2020 adalah Rp691.738 per kapita sebulan. Tingkat pengganguran terbuka di Kota Tanjungpinang tahun 2020 sebesar 9.3 persen naik 3.66 poin di bandingkan tahun 2019 yang hanya 5.64 persen. Pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungpinang tahun 2020 mengalami kontraksi - 3,45 persen.

"Data statistik ini menunjukkan kondisi yang tidak baik dari capaian pembangunan Kota Tanjungpinang tahun 2020. Kondisi ini tentu tidak dapat dilepaskan sebagai dampak dari pandemi Covid-19," ucapnya.

Bismar menegaskan kondisi Kota Tanjungpinang ini harus dipulihkan. Pemulihan memerlukan upaya keras pemerintah Kota Tanjungpinang dibawah kepemimpinan Wali Kota. Akan tetapi Wali Kota tidak akan mampu maksimal jika tidak didukung oleh pihak-pihak lain. Pihak tersebut diantaranya DPRD, Wakil Wali Kota. Organisasi Perangkat Daerah, lembaga vertikal, dunia usaha dan komponen masyarakat.

"Di antara pihak itu saat ini tidak ada wakil wali kota," katanya.

Dalam satu tahun terakhir ada komunikasi politik yang kurang baik antara eksekutif dan legislatif di Kota Tanjungpinang. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya dukungan politik dari partai politik di DPRD terhadap wali kota Tanjungpinang.