Tolak KLB Partai Demokrat, Spanduk Moeldoko Dicopot dan Dibuang

SuaraBatam.id - Aksi memanas jelang KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. Spanduk Moeldoko dicopot dan dibuang. Moeldoko adalah calon ketua umum Partai Demokrat yang ingin gusur AHY.

Spanduk Moeldoko dicopot viral di media sosial. Orang-orang dalam video tersebut diduga tak terima dengan keterlibatan Moeldoko di partai berlambang mercy tersebut.

Video spanduk Moeldoko dicopot itu dibagikan oleh akun Twitter @soeyoto1.

Dalam video tersebut tampak sejumlah orang berseragam biru yang tercantum logo Partai Demokrat sedang membongkar beberapa spanduk.

Spanduk tersebut diduga dipasang untuk menyambut terselenggaranya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. Salah satu spanduk itu bertuliskan kalimat yang mencantumkan nama Kepala Staf Presiden, Moeldoko.

"Bersama Moeldoko menyongsong masa depan gemilang," demikian tulisan dalam salah satu spanduk yang didominasi background berwarna biru itu.

Orang-orang dalam video tersebut mencopot paksa spanduk-spanduk yang dipasang di pinggir jalan tersebut sambil berteriak.

"Kita tidak butuh Moeldoko! Demokrat tidak butuh Moeldoko!" teriak orang-orang berbaju biru dalam video tersebut.

Posisi AHY masih kokoh

Baca Juga: Pengamat: AHY Sulit Dijatuhkan Karena Posisinya Masih Kokoh

Pengamat Politik Toto Izul Fatah menilai AHY sulit dijatuhkan dari jabatan Ketua Umum Partai Demokrat. Agus Harimurti Yudhoyono masih punya pengaruh di Demokrat.

Toto memprediksi jika AHY tidak jatuh, maka kan ada 2 kubu partai Demokrat.

“Saya kok melihat posisi AHY ini masih cukup sulit untuk dijatuhkan karena dukungan mayoritas pengurus. Makanya, target KLB bergeser, yang penting ada dua kubu kepengurusan partai Demokrat,” kata Toto, Jumat (5/3/2021).

Toto beralasan AHY masih didukung mayoritas pengurus, baik pusat, DPD, maupun DPC. Selain faktor dukungan yang masih relatif solid kepada AHY, KLB juga akan terkendala dengan legitimasi. Merujuk pada AD/ART partai, salah satu syarat sah KLB itu harus atas persetujuan Majelis Tinggi Partai.

Selain itu, KLB juga baru dianggap sah jika dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah DPD dan 1/2 dari jumlah DPC. Kalau merujuk pada ketentuan konstitusi partai, KLB tersebut pasti kehilangan legitimasi. Sebab, tak mudah buat panitia KLB untuk memenuhi syarat tersebut.

Karena itu, Toto menambahkan, hanya ‘jurus mabuk’ yang bisa memuluskan digelarnya KLB Demokrat itu, dengan segala risiko buruk yang akan diterimanya. Salah satunya, kehilangan legitimasi publik karena dianggap melakukan praktik ‘politik kotor’.

“Bahkan, bukan mustahil berimbas pada citra buruk pemerintahan Jokowi, jika praktik berdemokrasi yang tidak sehat itu berujung pada keputusan pemerintah lewat Menkumham untuk melegalkan hasil KLB,” katanya.

Toto mengaku tidak tahu pasti, apakah KLB ini merupakan bagian dari agenda senyap tangan kekuasaan. untuk melumpuhkan Demokrat, atau murni ekspresi kekecewaan sejumlah kader seniornya. Demokrat dianggap berseberangan dengan pemerintah.

Untuk menjawab berbagai spekulasi itu, menurut Toto, akan terlihat pada sikap pemerintah, khususnya Presiden Jokowi. Apakah pemerintah ‘menikmati’ kemelut internal partai yang didirikan SBY ini atau bersikap tegas. Misalnya, dengan tidak memberi lampu hijau, apalagi restu terlaksananya KLB tersebut.

“Tentu, yang paling vulgar dan kasar, jika pada saatnya nanti, ternyata Demokrat hasil KLB ini yang akhirnya diakui pemerintah. Lebih-lebih jika tokoh yang selama ini heboh dituding terlibat merancang KLB, yakni Moeldoko, terpilih sebagai ketua umum. Pasti dengan mudah publik menyimpulkan, Istana-lah yang ternyata otak di balik KLB,” ungkapnya.

Dalam konteks inilah, Toto mengingatkan pemerintah untuk segera merespons KLB ini dengan menunjukkan sikap tegas tidak berada di antara dua kubu yang sedang konflik.

Sikap itu penting agar pemerintah tidak menjadi bagian yang dapat memicu terjadinya perpecahan bangsa yang makin parah.

“Saat ini kita sedang membutuhkan situasi yang kondusif dalam menghadapi berbagai persoalan besar bangsa. Jangan tambah masalah lagi dengan sikap pemerintah yang memberi ruang terhadap munculnya perpecahan. Saya sedih jika pemerintahan Pak Jokowi ini diberi stempel tukang memecah partai politik yang berseberangan,” ungkap Toto.