Scroll untuk membaca artikel
M Nurhadi
Jum'at, 18 Desember 2020 | 16:58 WIB
Ilustrasi pemilu (Unsplash/5Element)

SuaraBatam.id - Meski pilkada baru saja selesai dilaksanakan. Namun, nampaknya berbagai masalah masih akan menghantui sejumlah daerah.

Hal ini diungkap oleh sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang tergabung dalam Aliansi LSM dan Ormas Peduli Kota Batam.

Aliansi tersebut menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan pilkada.

Ketua Aliansi LSM dan Ormas Peduli Kota Batam, Suherman menyampaikan, Aliansi LSM dan Ormas di Kota Batam tidak bertujuan untuk membela kepentingan pasangan calon (paslon) dalam pilkada.

Baca Juga: Saksi Dua Calon di Pilkada Jember Ogah Tandatangani Hasil Rekap Suara KPU

"Yang kami inginkan adalah pilkada yang memang mengikuti aturan yang telah ada. Bukan karena ingin membela salah satu paslon manapun," kata dia, Kamis (17/12/2020) malam.

Ia menyebut, setidaknya ada 12 poin dugaan kecurangan yang terjadi dalam perhelatan Pilkada di Kepri, terutama Kota Batam.

Ia memberi contoh, pemilih ganda di beberapa Daftar Pemilih Tetap (DPT), ada pemilih yang masih berusia di bawah 17 tahun.

"Ada juga data pemilih yang tidak cocok secara tempat tinggal dan tanggal lahir di DPT," ujarnya di Batam Centre, Kamis (17/12/2020) malam.

Salah satu poin yang ia soroti adalah adanya data pemilih yang sudah diketahui meninggal dunia namun tetap dapat mencoblos. Data pemilih seperti ini ditemukan di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Baca Juga: Hamil 3 Bulan, Wanita 23 Tahun Nekat Lompat Dari Lantai 3 Rumah Kos

Kemudian da indikasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral, serta perangkat RT/RW yang diketahui telah berafiliasi dengan salah satu paslon.

Load More