Polri Jawab Papua Barat Merdeka di Bawah Pemerintahan Presiden Benny Wenda

SuaraBatam.id - Papua Barat merdeka dari hasil deklarasi sepihak aktivis kemerdekaan Papua, Benny Wenda. Benny Wenda pun ditunjuk sebagai presiden sementara.

Hanya Kepolisian Indonesia menegaskan bahwa Papua dan Papua Barat merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Polisi meminta warga Papua tidak terprovokasi dengan upaya propaganda Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang secara sepihak mendeklarasikan pemerintahan sementara.

"Sampai saat ini Papua maupun Papua Barat masih sah di bawah NKRI. Dan hal ini sudah final, tidak (bisa) ditawar-tawar lagi," kata Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Awi Setiyono, Rabu (2/12/2020).

Baca Juga: DPR Sebut Deklarasi Pemerintahan Sementara Papua Barat Cuma Gimik

Awi menilai, deklarasi secara sepihak yang dilakukan Benny Wenda selaku pimpinan ULMWP merupakan propaganda untuk memecahkan belah bangsa. Namun, dia memastikan bahwa situasi dan kondisi tanah Papua dan Papua Barat hingga kekinian dalam keadaan kondusif.

"Di Papua 1 Desember situasi pemerintahan berjalan dengan lancar, tidak ada hal- yang tidak diinginkan," katanya.

"Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat Papua untuk tidak terprovokasi dengan agenda saudara Benny Wenda," imbuhnya.

Deklarasi Sepihak

Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sebelumnya mendeklarasikan secara sepihak pembentukan pemerintah sementara Republik West Papua.
Mereka kemudian mengangkat Benny Wenda menjadi Presiden sementara Republik West Papua. Benny Wenda adalah eksil yang menetap di Inggris.

Baca Juga: Ada Klaim Papua Barat Merdeka, Tengku Zul Minta Jokowi Jangan Diam Saja

Pembentukan pemerintahan sementara yang lepas dari Indonesia itu, diumumkan tepat pada perayaan hari lahirnya embrio negara Papua Barat, Selasa 1 Desember 2020.