Debat Publik Pilgub Kepri, Tiga Paslon Kompak Kritik Pemerintah Pusat

SuaraBatam.id - Debat publik calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) berlangsung menarik. Tiga pasangan calon sama-sama optimistis akan mampu membawa Kepri menjadi lebih baik jika terpilih di Pilkada Serentak, Desember mendatang.

Namun, ada sedikit yang berbeda dengan debat-debat calon kepala daerah pada umumnya. Alih-alih beradu argumentasi terkait program dan rencana pembangunan Kepri ke depan, beberapa segmen debat tiga pasangan calon malah bersama-sama menyampaikan kritikan kepada pemerintah pusat.

Seperti yang disampaikan Calon Gubernur Kepri nomor urut 01, Soerya Respationo yang menyampaikan kritikannya terkait Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (DK-PBPB) Batam.

"Ketua DK sebaiknya Gubernur Kepri dan anggotanya seluruh Forkompinda," kata Soerya dalam debat yang digelar di Hotel Radisson, Jumat (20/11/2020).

Baca Juga: Disorot Masuk Daftar 5 Besar, Isdianto Siap Berantas Korupsi di Kepri

Diketahui, Ketua DK-PBPB yang saat ini dijabat oleh Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian dinilai kurang tepat. Karena pemerintah pusat seharusnya cukup menjadi pembina pemerintah daerah.

Alasannya, setiap ada persoalan di Kepri terutama terkait Batam selama ini menunggu Jakarta. Sehingga penyelesaian tidak bisa dilakukan dengan cepat seperti yang diharapkan oleh masyarakat.

"Kalau mau rapat harus ke Jakarta ini menjadi kendala. Kalau Ketua DK-nya Gubernur Kepri dan anggotanya Forkompinda, saya yakin koordinasi bisa dilakukan dengan cepat," katanya.

Kemudian, Soerya juga mengatakan tidak setuju terkait dengan Wali Kota Batam yang menjabat ex officio Kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam. Menurut dia harus dikembalikan seperti dulu bahwa BP Batam harus dipimpin oleh profesional.

"Kepala BP Batam harus diseleksi dan uji kelayakan," katanya.

Baca Juga: Distribusi Vaksin Covid-19, Begini Penjelasan Pjs Gubernur Kepri

Kritikan kepada pemerintah pusat juga disampaikan oleh pasangan nomor urut 02. Terutama terkait dengan pengenaan pajak terhadap masyarakat yang ingin mengirimkan barangnya ke luar daerah di Indonesia.