Politik Melayu di Tapal Batas Negeri Kepulauan Riau

SuaraBatam.id - Kepulauan Anambas, kabupaten termuda di Provinsi Kepulauan Riau, sering menjadi pembicaraan para politikus. Isu yang diperbincangkan antara lain terkait biaya politik yang tinggi di kabupaten yang dimekarkan dari Natuna sejak 2008.

Antara menelusuri budaya politik masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai nelayan dan buruh di Anambas, yang berbatasan dengan Malaysia, Thailand dan Vietnam.

Warga yang bekerja di Tarempa, Ibu Kota Anambas bukan hanya berasal dari daerah tersebut, melainkan dari berbagai pulau. Pernyataan mereka kontradiktif dengan isu politik uang.

Warga yang bekerja sebagai buruh angkut dan nelayan, misalnya, tidak terpengaruh terhadap uang yang diberikan politikus. Mereka justru memiliki harapan besar terhadap satu dari tiga peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Anambas yang berhasil memperoleh suara terbanyak.

Baca Juga: Dua Pegawainya Terlibat Kasus Mesum di Mobil, Sekda: Iya, Hononer

Antusiasme masyarakat terhadap Pilkada Anambas jauh lebih tinggi daripada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri di Anambas. Alat peraga kampanye pun terpasang di berbagai kawasan menghiasi setiap pusat keramaian dan tepi jalan.

Pasangan Abdul Haris-Wan Zulhendra, Yusrizal-Fatahurrahman, dan pasangan Fachrizal-Johari kerap melakukan kampanye.

Sementara itu, alat peraga kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri: Soerya Respationo-Iman Sutiawan, Isdianto-Suryani, dan Ansar Ahmad-Marlin Agustina jarang ditemukan di Tarempa.

"Antusiasme warga terhadap Pilkada Anambas sangat tinggi, berbeda dibanding Kepri," kata Ketua KPU Kabupaten Anambas Jufri Budi.

KPU setempat menargetkan jumlah partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 mencapai 80 persen atau di atas target nasional.

Baca Juga: Kepergok Warga, Dua Sejoli Berbaju PNS di Kepri Lagi 'Gituan' Dalam Mobil

Partisipasi pemilih dalam setiap pesta demokrasi di daerah tersebut melebihi 70 persen. Bahkan, pada Pemilu 2019, partisipasi pemilih di Anambas mencapai 87 persen.