SuaraBatam.id - Dukungan politik ormas Pro Jokowi alias Projo di Pilkada Kepulauan Riau terbelah. meski demikian ormas pendukung Joko Widodo itu menampiknya adanya perpecahan.
Salah seorang pengurus Projo Keppri, Tan Edi mengungkapkan adanya beda dukungan dalam Pilkada Kepri diantara anggotanya merupakan hal wajar sebagai bentuk dan warna demokrasi.
Menurutnya, deklarasi dukungan ke pasangan Isdianto-Suryani (Insani) yang dilakukannya merupakan bentuk terbukanya demokrasi di Projo Kepri.
"Projo Kepri masih solid dan tidak terjadi perpecahan," kata Tan Edi menanggapi tudingan Ketua DPD Projo Kepri yang menyatakan hoaks yang mendukung pasangan Insani.
Ia menegaskan, saat deklarasi di Tanjungpinang dihadiri DPC Projo Kota Tanjungpinang dan DPC Projo Kabupaten Lingga sudah menyatakan dukungan mereka.
Tan Edi juga menyampaikan bahwa surat keputusan (SK) DPC Projo ini dikeluarkan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) bukan dari DPD.
"SK kami itu adalah SK dari DPP, bukan SK DPD, jadi kalau ada beda pandangan itulah menunjukkan ada warna dari sebuah demokrasi," tuturnya, di Tanjungpinang, Rabu (14/10/2020).
"Itu mungkin saja terjadi, tapi kami tetap dalam posisi memberi dukungan ke pihak pasangan INSANI, karena memegang teguh komitmen," sambungnya.
Ia mengakui, meskipun ada beda sikap dukungan di dalam Projo, namun bukan berarti ada perpecahan.
Baca Juga: Siap-siap, DPR Akan Serahkan Draf Final UU Cipta Kerja ke Jokowi
"Pecah sih nggak, cuma di ajang Pilgub ada DPC yang tidak satu pandangan. Itulah warna dari sebuah demokrasi," tegas Tan Edi.
Namun, Ketua DPD Projo Kepri Kartono saat dimintai tanggapannya terkait hal ini belum merespons konfirmasi dari Batamnews.
Meski demikian melalui siaran pers, dia membantah organisasi relawan Jokowi tersebut menjatuhkan dukungan kepada Isdianto-Suryani. Menurut Kartono, dukungan tersebut adalah isu tidak benar atau hoaks yang diembus pihak tidak jelas.
"Saya atas nama Ketua DPD Projo Kepulauan Riau, meluruskan berita yang mengatakan bahwa Projo Kepri mendukung Isdanto itu adalah tidak benar dan hoaks,” ujar Kartono dalam pesan singkat kepada sejumlah media, Selasa (13/10/2020) kemarin malam.
Walaupun demikian, Kartono menjelaskan pihak yang diberitakan dalam salah berita itu hanya pengurus dewan pergurus cabang, sehingga tidak patut mencatut nama Projo Kepri.
Dia justru menyatakan, demi kejelasan sikap DPD Projo Kepri, dia akan segera menerbitkan surat dukungan kepada pasangan Soerya Respationo dan Iman Sutiawan karena Soerya adalah Ketua Dewan Pertimbangan DPD Projo.
Berita Terkait
-
Siap-siap, DPR Akan Serahkan Draf Final UU Cipta Kerja ke Jokowi
-
Meski Didiskualifikasi, Petahana Ilyas Panji Alam Masih Bisa Kampanye
-
Kampanye Pilkada Sebaiknya Jadi Momentum untuk Tangani Penyebaran Covid-19
-
Gubernur Surati Jokowi Tolak Ciptaker, Jimly: Mereka Wajib Tunduk Pusat
-
Rizal Ramli: Omnibus Law dari Investor, oleh Investor, untuk Investor
Terpopuler
- LHKPN Tembus Rp7,2 Miliar, Kendaraan Plt Jampidsus Rudi Margono Cuma Motor Honda Seharga Rp5 Juta
- HP Murah Tapi Bagus HP Apa? Ini 9 Rekomendasi Terbaik Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Sepatu Kanky Warna Putih Mulai Rp160 Ribuan, Nyaman dan Stylish
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- Tan Kian Orang Terkaya ke Berapa di Indonesia?
Pilihan
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
-
Hari Pertama Sekolah Mencekam! SDN Srengseng Sawah 15 Diteror Bom, Gegana dan Densus 88 Turun Tangan
Terkini
-
Didampingi BRI, UMKM Brownies Ketan Sidoarjo Ekspor hingga Australia dan Turki
-
Gaji PPPK Pemkot Batam Aman, Tersedia hingga 2027
-
Menembus Wilayah Kepulauan, Mantri Perempuan BRI Perkuat Inklusi Keuangan di Sulawesi Tengah
-
Viral Pungli di Jembatan Barelang Batam, Penertiban Dilakukan Besok
-
Pemprov Kepri Buka Suara Jawab Isu Pengurangan Ribuan PPPK