- Festival Media Selat Malaka 2026 di Batam membahas ekspansi pusat data AI yang memerlukan pengawasan komprehensif.
- Greenpeace mencatat pusat data global pada 2030 berpotensi mengonsumsi listrik masif serta air dan lahan yang sangat luas.
- Narasumber mendorong media meliput realisasi investasi, dampak ekologis, dan kebutuhan sumber daya secara transparan kepada publik.
SuaraBatam.id - Perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) mendorong pertumbuhan pusat data (data center) di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Namun, investasi tersebut dinilai tidak cukup dilihat dari besarnya nilai investasi dan kapasitas infrastruktur semata.
Kebutuhan energi, air, lahan, serta dampak sosial dan ekologis juga perlu menjadi bagian penting dalam pemberitaan maupun pengawasan pembangunan pusat data.
Hal tersebut mengemuka dalam kelas diskusi Festival Media Selat Malaka 2026 bertema Membaca Perkembangan Teknologi AI dan Data Center di Gedung Technopreneur Politeknik Negeri Batam, Sabtu (19/9/2026).
Diskusi ini dimoderatori oleh Anggota Bidang Penyiaran AJI Indonesia, Nurika Manan, dengan menghadirkan sejumlah pemateri dari kalangan akademisi dan praktisi media.
Dosen Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada, Dr. Suci Lestari Yuana, M.Sc., mengatakan bahwa perkembangan industri AI telah mendorong peningkatan kebutuhan terhadap pusat data.
Ia menyebutkan investasi proyek pusat data secara global pada kuartal pertama 2026 mencapai sekitar US$131 miliar atau setara dengan Rp2.300 triliun.
Menurut Suci, angka tersebut setara dengan 94 persen dari total investasi asing di sektor komunikasi secara global.
Kondisi itu menunjukkan adanya persaingan antarnegara untuk membangun infrastruktur dan mengembangkan teknologi AI.
Ia mengatakan bahwa Indonesia juga berupaya meningkatkan kapasitas pusat data. Kapasitas yang disebut dalam diskusi mencapai 580 megawatt dan ditargetkan meningkat menjadi 1,3 gigawatt dengan kebutuhan investasi sekitar US$15–20 miliar.
Indonesia, kata Suci, memiliki daya tarik investasi karena biaya konsumsi pusat data di dalam negeri dinilai lebih rendah dibandingkan Singapura.
Namun, menurut dia, besarnya nilai investasi yang diumumkan tidak otomatis menunjukkan seluruh komitmen investasi tersebut telah terealisasi.
Dalam konteks Batam, ia menyoroti klaim investasi pusat data yang mencapai Rp88 triliun. Menurutnya, angka komitmen tersebut perlu dilihat kembali berdasarkan tingkat realisasinya di lapangan.
"Informasi tingkat realisasi [penting] karena sering dibahas itu komitmen investasi, [sementara] apakah warga yang terdampak sudah dilibatkan?" ujarnya.
Suci juga mendorong media agar tidak hanya menempatkan pusat data dari perspektif peluang investasi.
