SuaraBatam.id - Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau tetap dilanjutkan pemerintah meskipun mendapat penolakan dari warga setempat.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut tak mudah mencari investor, sehingga proyek ini tetap berjalan.
“Jadi namanya investasi juga betul-betul kita sambut karena mencari investor juga tidak mudah sekarang ini,” ungkapnya, dilansir dari wartaekonomi--jaringan suara.com, di Jakarta, Rabu (13/9/2023).
Menurutnya, proses negosiasi yang dilakukan cukup alot karena ia hadir saat penandatanganan nota kesepakatan terkait rencana investasi itu di Chengdu, China.
Baca Juga:Menilik Rempang Eco City: Proyek Strategis Nasional yang Ditolak Warga Berujung Konflik
“Saya tahu bagaimana alotnya negosiasi, tetapi kalau itu berkaitan dengan masyarakat, ya masyarakat juga harus didengar dan kemudian dicarikan jalan keluar, pokoknya harus ada titik temu,” ucapnya.
Sementara terkait penolakan masyarakat setempat ia meminta agar pemerintah mengakomodasi aspirasi warga di pulau itu.
“Investasi harus tetap jalan, tetapi masyarakat juga tetap harus diakomodasi aspirasinya. Mudah-mudahan segera ada solusi yang memuaskan semua pihak,” kata Muhadjir.
Sedangkan terkait kericuhan yang terjadi karena penolakan relokasi, Muhadjir berharap pemerintah segera menemukan solusi untuk semua pihak.
“Mudah-mudahan segera ada solusi yang memuaskan semua pihak,” harapnya.
Baca Juga:Rumah Ganti Rugi Belum Jadi, Relokasi Warga Rempang Batam Akan di Tempatkan di Sini
Diketahui, Proyek Rempang Eco City yang akan dikembangkan jadi kawasan industri, perdagangan, hingga wisata terintegrasi yang ditujukan untuk mendorong daya saing dengan Singapura dan Malaysia.
Proyek tersebut akan digarap oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) dengan target investasi mencapai Rp381 triliun pada 2080.
Untuk menggarap Rempang Eco City, PT MEG diberi lahan sekitar 17.000 hektare yang mencakup seluruh Pulau Rempang dan Pulau Subang Mas.
