SuaraBatam.id - Ketua DPW PKS Kepri Ustadz Bahktiar (USBAH) meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Ia menilai, keputusan itu tidaklah tepat di tengah himpitan ekonomi dan merugikan masyarakat.
Bagi provinsi berbasis kepulauan seperti Kepri akan merasakan efeknya secara langsung karena mayoritas komoditas berasal dari daerah lain yang dibawa melalui jalur transportasi laut dan udara.
"Jika pemerintah tidak mencabut kebijakan kenaikan BBM, saya yakin dan percaya ini akan menimbulkan kenaikan harga tiket kapal sebagai sarana transportasi masyarakat Kepri. Parahnya lagi akan diikuti juga kenaikan harga sembako mengingat masyarakat Kepri sangat tergantung dengan transportasi laut yang sangat tergantung dengan BBM," ucap dia, melansir batamnews--jaringan suara.com.
Untuk itu, Bahktiar mengajak seluruh fraksi PKS di DPRD Kepri dan DPRD kabupaten/kota yang ada untuk bersama-sama menyuarakan hal ini.
"Saya sudah mengimbau fraksi PKS DPRD di provinsi dan kabupaten kota di Kepri untuk memperhatikan hal ini serta menyampaikannya dalam sidang-sidang paripurna serta mengajak kepala daerah untuk menyurati pemerintah pusat terkait hal ini," ujarnya.
PKS, tegasnya akan tetap menolak kenaikan harga BBM karena efek domino yang dirasakan masyarakat begitu sangat luas.
"Alasan klasik BBM subsidi tidak tepat sasaran ini tidak patut dijadikan alasan, negara lah yang harus mendata masyarakatnya agar bantuan subsidi jadi tepat sasaran bukan malah menaikkan harga BBM," sebut dia.
"Jika koalisi bersama partai lain sulit terjadi, maka PKS akan berkoalisi dengan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan unek-uneknya, utamanya masalah kenaikan harga BBM ini," pungkas Bahktiar.
