facebook

Highlight Terpopuler News Lifestyle Indeks

Kabupaten Natuna Resmi Punya Perda Program Sekolah Penggerak

Eliza Gusmeri Sabtu, 02 Juli 2022 | 15:16 WIB

Kabupaten Natuna Resmi Punya Perda Program Sekolah Penggerak
Ilustrasi pulau Natuna [ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat]

Program ini sebagai upaya meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan.

SuaraBatam.id - Kabupaten Natuna resmi memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Program Sekolah Penggerak (PSP).

Program ini sebagai upaya meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan.

Melansir wartaekonomi, acara penyerahan Perda Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2022 secara simbolis dilaksanakan pada hari Selasa, 21 Juni 2022 kemarin.

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang diundangkan pada 26 April lalu, terdiri dari 31 Bab dan 172 Pasal.
Pada Bab XVIII, Pasal 132 sampai dengan Pasal 135 mengatur secara khusus mengenai Program Sekolah Penggerak.

Baca Juga: Kabupaten Natuna Terbitkan Perda Program Sekolah Penggerak

Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kepulauan Riau, Warsita menyampaikan apresiasi atas kerja sama antara Bupati Natuna beserta perangkat daerah lainnya terhadap implementasi kebijakan Merdeka Belajar di Kabupaten Natuna.

“Atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Natuna atas dukungannya dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar. Semoga dengan dukungan ini transformasi pendidikan di Natuna dapat segera terwujud,” ujar Warsita, di Kantor BPMP Provinsi Kepulauan Riau, mengutip sebagaimana dalam rilis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Jumat, (1/7/2022).

Pada kesempatan yang sama, Bupati Natuna, Wan Siswandi mengatakan dalam pelaksanaan otonomi daerah, pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemkab Natuna, maka perlu pengaturan untuk menjadi acuan dan memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Natuna.

“Perda sudah saya tandatangani, dan sudah berlaku sejak diundangkan,” ungkap Wan Siswandi seraya menambahkan Perda yang memayungi penyelenggaraan pendidikan itu lahir berdasarkan kesepakatan Pemkab Natuna dan DPRD yang disahkan melalui rapat paripurna.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Indra Joni menjelaskan ada empat pasal berkaitan langsung dengan PSP, di mana salah satunya (Pasal 134) menyebutkan peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan PSP di Kabupaten Natuna.

Baca Juga: Angin Kencang dan Ombak Hampir 2 Meter, Kapal Penyeberangan Rakyat di Natuna Terhenti

“Penyelenggaraan PSP dilaksanakan mulai dari sosialisasi, pelaksanaan kegiatan, sampai dengan monitoring dan evaluasi. “Natuna memiliki 1 PAUD, 4 SD, dan 2 SMP sebagai pelaksana PSP untuk angkatan 2, ditambah 1 SMA yang berada di bawah kewenangan provinsi. Sedangkan untuk angkatan 3 masih dalam proses untuk pleno kelulusan,” terangnya.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait