facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Masa Pemerintahan Rahma-Endang Abdullah Berakhir 2023, Berikut Kepala Daerah di Kepri yang Purna Menjabat di Tahun 2024

Eliza Gusmeri Selasa, 21 Juni 2022 | 16:46 WIB

Masa Pemerintahan Rahma-Endang Abdullah Berakhir 2023, Berikut Kepala Daerah di Kepri yang Purna Menjabat di Tahun 2024
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepri menggelar Deklarasi Kampanye Damai pada Pileg dan Pilpres 2019 lalu, di Lapangan Pamedan, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepri. (suara.com/rico barino )

Mereka terpilih dari hasil Pilkada 2018 lalu di Kota Tanjungpinang.

SuaraBatam.id - Masa jabatan Walikota Tanjungpinang Rahma dan Wakil Walikota Endang Abdullah, akan berakhir pada tahun 2023.

Mereka terpilih dari hasil Pilkada 2018 lalu di Kota Tanjungpinang.

Kepala Biro (Karo) Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Provinsi Kepulauan Riau, Zulhendri menyampaikan menjelang Pemilihan Serentak pada tahun 2024 akan terjadi kekosongan jabatan kepala daerah.

"Berakhirnya masa jabatan kepala daerah disesuaikan dengan tanggal pelantikan sebelumnya. Jadi untuk di Kepri, pada tahun 2023 nanti hanya jabatan Walikota Tanjungpinang dan wakil-nya yang berakhir. Sedangkan hasil Pilkada 2020 akan berakhir pada tahun 2024," jelasnya.

Baca Juga: Pencarian 7 Pekerja Migran Indonesia di Perairan Batam Dihentikan Sementara

Kata dia, agar tidak terjadi kekosongan pucuk pimpinan di daerah sampai terpilih kepala daerah hasil pilkada serentak 2024, Gubernur Kepri akan menunjuk seorang pejabat sebagai penjabat (Pj) wali kota/bupati, hingga terpilihnya kepala daerah baru.

Lebih jelasnya, kata Zulhendri dalam mengisi kekosongan tersebut, Pemerintah Provinsi akan mengacu pada Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur/Wagub, Bupati/Wabup, serta Wali Kota/Wawako yang akhir masa jabatannya tahun 2023 dan 2024, diangkat Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota sampai dengan terpilihnya Gubernur/Wagub, Bupati/Wabup, serta Wako/Wawako melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.

"Untuk Pj, sesuai aturan itu akan diisi oleh pejabat tinggi pratama (PTP) yang ada di Pemprov Kepri. Usulan Pj ini kewenangan gubernur selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah," terangnya.

Sementara itu, Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau, Arison juga mengatakan masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada serentak 2020 lalu hanya tiga tahun, karena pada 2024 akan kembali menggelar Pilkada secara serentak.

Baca Juga: KPU Belum Bisa Pastikan soal Pemekaran Dapil Tanjungpinang Timur

"Pada Pemilihan serentak 2024 mendatang akan dimulai dari Pemilihan presiden dan Pemilihan legislatif, dan akan dilanjutkan dengan Pilkada serentak," ujar Arison.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait