facebook

Highlight Terpopuler News Lifestyle Indeks

Bukan 5 Tahun, KPU Kepri Sebut Jabatan Ansar Ahmad-Marlin Agustina Hanya Tiga Tahun, Alasannya Ini

Eliza Gusmeri Rabu, 16 Maret 2022 | 17:24 WIB

Bukan 5 Tahun, KPU Kepri Sebut Jabatan Ansar Ahmad-Marlin Agustina Hanya Tiga Tahun, Alasannya Ini
Anggota KPUD Kepulauan Riau, Arison (foto: Antara)

Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri itu hanya menjabat 3 tahun.

SuaraBatam.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau menyatakan masa jabatan Ansar Ahmad dan Marlin Agustina bukan 5 tahun.

Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri itu hanya menjabat 3 tahun.

Anggota KPUD Kepulauan Riau, Arison, di Tanjungpinang, Rabu, mengatakan, masa jabatan yang tidak mencapai satu periode lima tahun itu sebagai konsekwensi penyelenggaraan pilkada serentak 2024. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pilkada serentak dilaksanakan 27 November 2024.

Ansar-Marlin akan berakhir pada 25 Februari 2024. "Masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah berakhir sesuai waktu pelantikan.
Seperti Ansar-Marlin dilantik 25 Februari 2021, maka berakhir masa jabatan 25 Februari 2024," katanya.

Baca Juga: Hasil Survei: Tiga Provinsi Ini Menolak Jabatan Presiden Jokowi Diperpanjang

Mulai dari berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut hingga pelantikan calon kepala daerah terpilih, pemerintah akan menetapkan pejabat sementara sebagai kepala daerah. "11 hari setelah Pemilu 2024 masa jabatan Ansar-Marlin berakhir," ujarnya.

Arison mengemukakan tahapan pilkada akan diselenggarakan setahun sebelum tahapan pemungutan suara. Artinya, mulai November 2023, tahapan pilkada sudah dilaksanakan.

"Kami masih menunggu peraturan KPU. Mungkin setelah calon anggota KPU terpilih dilantik, dilaksanakan rapat dengar pendapat, kemudian baru ditetapkan sebagai tahapan pilkada," ucapnya.

KPUD Kepulauan Riau memperkirakan anggaran Pilkada Kepulauan Riau 2024 tidak jauh beda dengan anggaran pilkada 2020. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan anggaran sebesar Rp98 miliar untuk Pilkada Kepulauan Riau 2020, namun dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp80 miliar. "Besaran anggaran pilkada tergantung kondisi 2023-2024," katanya. (antara)

Baca Juga: Termasuk Jawa Barat, Warga di Tiga Provinsi Ini Tolak Wacana Tunda Pemilu 2024 dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait