SuaraBatam.id - Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Penasehat Menteri Bidang Pertahanan dan Keamanan Maritim Kemenko Marves, Laksamana TNI (Purn) Marsetio hadir dalam rapat koordinasi percepatan pembangunan Batam New Port di Balairungsari, BP Batam pada Jumat (18/2/2022) pagi.
Kehadirannya sebagai tindak lanjut Rencana Pemerintah untuk membangun pelabuhan baru di Batam “Batam New Port”
Dikatakan Marsetio, rencana implementasi pembangunan Batam new port akan berstandar Internasional dengan konsep green and smart port.
“Kita harapkan Batam bisa menjadi hub untuk kegiatan kemaritiman dan perekonomian dengan standar green and smart port sehingga akan didesain untuk jangka waktu hingga 2045 dari segi IT, lingkungan, pembangunan yang berkelanjutan dan termasuk keberpihakan dari pada climate change, jadi desain sesuai standar internasional,” katanya.
Baca Juga:Sudah Berusia 31 Tahun, Fasad Gedung Bida Utama BP Batam Akhirnya Direvitalisasi
Dijelaskan, kehadiran mereka untuk mendata dan menilai peluang Tanjung Pinggir menjadi Batam New Port.
"Jadi hari ini kita membreakdown dan mendata apa yang dimiliki dan dari PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur) yang nantinya sebagai lembaga di bawah Kementerian Keuangan dan BUMN untuk menilai dan membuat Feasibility Study (FS) apakah layak atau tidak Tanjung Pinggir dijadikan sebagai Batam New Port," tegasnya.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, aktivitas pelabuhan Singapura rata-rata mencapai 33 sampai 35 juta TEUs per tahun. Di mana, dari data kegiatan dipelabuhan, aktivitas bongkar muat barang dimaksud sekitar 18 sampai 19 juta TEUs berasal dari Indonesia. “Seperti dari pelabuhan Malayati, Belawan, Kuala Tanjung, Dumai, Batam, Jakarta, Banten, Makassar, Surabaya, Semarang, Samarinda, Balikpapan, hingga Manado,” ucapnya.
"Itu semua datanya ke Singapura. Sekarang dengan hadirnya pelabuhan ini, kita harapkan datangnya ke Indonesia. Apalagi Pelindo sudah bersatu dari Pelindo 1 hingga 4 menjadi satu Pelindo. Di mana dalam setahun data dari pelabuhan di bawah Pelindo kurang lebih hampir 18 juta sampai dengan 19 juta TEUs. Saya kira ini sebuah momentum dan sudah dicanangkan oleh Pak Menko Marves dimana sebelum tahun 2024 harus sudah tuntas," ungkap Marsetio.
Sementara Staf Ahli Bidang Konektivitas Kemenko Marves, Sahad M. Panggabean mengungkapkan rencana groundbreaking akan dilaksanakan pada akhir September atau awal Oktober 2022. Dimana, sebelum pelaksanaan, akan disiapkan hal-hal yang mendukung terutama dari sisi regulasi dan teknis. Pihaknya pun saat ini sedang inten melakukan koordinasi dengan Kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat revisi regulasi yang dibutuhkan dalam pembangunan Batam New Port.
"Kemudian, dari sisi teknis, dari Kementerian PUPR akan membantu dari segi aspek teknisnya dan juga data dari BP Batam juga sudah lengkap dan langkah untuk ground breaking bisa kita percepat," pungkasnya.
Sementara Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo K. menyatakan dukungan BP Batam mendukung penuh kebijakan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Di mana, pemerintah pusat menginisiasi pembangunan Batam New Port.
"Kami harapkan dengan dilakukannya rapat pagi ini dapat memberikan dampak positif pada peningkatan investasi di Kota Batam," jelasnya.
Disampaikan, lokasi Batam yang strategis dalam pelayaran internasional, memberikan Batam keuntungan. Jika dapat membangun pelabuhan internasional yang melayani pelayaran langsung ke negara tujuan sehingga tidak lagi bergantung kepada Singapura dalam melakukan kegiatan ekspor dan impor.
“Pembangunan Batam New Port kami harapkan dapat mempercepat proses perpindahan barang dari dan ke Batam, memperlancar arus ekspor dan impor, sebagaimana visi Kepala BP Batam Muhammad Rudi untuk kemudahan aksesibilitas barang. Hal ini tentu akan menambah kembali daya saing Kota Batam di mata Internasional," imbuhnya.
Hadir dalam rapat Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam, Sudirman Saad; Direktur Badan Usaha Pelabuhan BP Batam, Dendi Gustinandar, dan Delegasi peserta dari Kementerian ATR, Kementerian Perhubungan, BPKP, Pusat Hidro Oseanografi TNI AL, KSOP Khusus Batam, PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur), dan Persero Batam.
