Desa Pangkalan 9 Tahun Belum Punya Kantor, Bupati Wan Siswandi Tak Tahu

Desa tersebut adalah Pangkalan, salah satu dari enam desa yang berada di wilayah Kecamatan Serasan.

Eliza Gusmeri
Senin, 14 Februari 2022 | 12:26 WIB
Desa Pangkalan 9 Tahun Belum Punya Kantor, Bupati Wan Siswandi Tak Tahu
Gedung pertanian jadi kantor desa Pangkalan (foto: Batamnews)

SuaraBatam.id - Sembilan tahun terbentuk, desa di Kecamatan Serasan, Natuna belum memiliki kantor desa. Hingga kini masih menumpang di gedung BUMDes.

Desa tersebut adalah Pangkalan, salah satu dari enam desa yang berada di wilayah Kecamatan Serasan.

Bupati Natuna, Wan Siswandi sendiri terkejut, ternyata di Natuna masih ada desa yang belum memiliki kantor desa.
"Ini satu-satunya desa di Kabupaten Natuna yang tidak memiliki kantor desa sendiri," ujarnya.

Siswandi mengatakan jika nasib Desa Pangkalan tak jauh berbeda dengan DPRD Kabupaten Natuna yang 21 tahun berdiri namun belum juga memiliki kantor sendiri.

Baca Juga:Perusahaan Kuwait Temukan Cadangan Minyak dan Gas Baru di Natuna

"Nah kebetulan (untuk sementara) ada gedung pertanian yang sudah tidak terpakai, kalau memang dimungkinkan bisa kita alokasikan kantor Desa Pangkalan di sana. Tinggal buat surat peminjaman ke Dinas Pertanian," ujarnya

Ditegaskannya pembangunan Kantor Desa Pangkalan ini akan menjadi salah satu prioritas utama dalam usulan Musrenbang Kecamatan Serasan tahun 2022 ini.

Pada tahun ini, Siswandi menargetkan pembangunan kantor Desa Pangkalan ini bisa segera direalisasikan.


Melansir Batamnews, Kepala Desa Pangkalan, Senin (14/2/2022) mengatakan, "Sejak berdiri tahun 2013 silam, kantor desa sudah tiga kali pindah, pertama meminjam Gedung Posyandu, lalu berpindah ke Gedung Astaka dan kini pindah lagi ke gedung BUMDes. " ujar dia.

Sejak awal berdiri, dirinya dan para kepala desa yang lama telah sering mengajukan permasalahan ini kepada pemerintah kecamatan maupun Kabupaten Natuna. Namun hingga kini belum teranggarkan.

Baca Juga:Perusahaan Kuwait Temukan Cadangan Migas Baru di Lepas Pantai Natuna

"Di setiap Musrenbang selalu kami ajukan, namun ketiadaan anggaran yang menjadi masalah utamanya. Padahal untuk tanahnya sudah ada," ucap Syafari.

Diakuinya, jika ketiadaan kantor menyebabkan pihak desa hingga kini belum bisa melakukan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini