alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Birokrasi Jadi Dilema Masyarakat Pedalaman, Ingin Vaksinasi Tapi Tak Miliki KTP dan KK

M Nurhadi Jum'at, 30 Juli 2021 | 17:55 WIB

Birokrasi Jadi Dilema Masyarakat Pedalaman, Ingin Vaksinasi Tapi Tak Miliki KTP dan KK
ILUSTRASI-Ritual Adat Beliatn di Kutai, Kalimantan Timur. (Antara/Sugeng Hendratno)

Kewajiban memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) masih menjadi sandungan signifikan untuk bisa menjangkau program vaksinasi pemerintah.

SuaraBatam.id - Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi melaporkan SARS-CoV-2 sudah merambah hingga ke lingkungan masyarakat adat yang tinggal di pedalaman atau pulau terluar di Indonesia dalam kurun setahun terakhir.

"Seiring perkembangan varian virus yang lebih dahsyat dan mudah menular, pertahanan masyarakat adat mulai jebol," kata Rukka dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (30/7/2021).

Menurut Rukka sepanjang 2020 masyarakat adat relatif aman dari serangan COVID-19, sebab lokasi yang terpencil dan relatif terisolasi. Kehidupan penduduk pun berjalan secara mandiri dengan mengedepankan kearifan lokal.

Namun saat ini, kata Rukka, terjadi peningkatan angka positif COVID-19 di tengah masyarakat adat yang cukup signifikan.

Baca Juga: Dinkes DKI: Vaksin Booster Khusus Nakes, Belum untuk Masyarakat Umum

AMAN melaporkan, penularan COVID-19 saat ini terjadi di kawasan Aru Kayau (Kalimantan Utara), Lamandau (Kalimantan Tengah), Tana Toraja dan Toraja Utara (Sulawesi Selatan), Sigi (Sulawesi Tengah) dan Kepulauan Aru (Maluku).

“Untuk detail jumlah yang positifnya belum ada karena test and tracing tidak berjalan baik di sana,” kata Rukka kepada Antara.

Ia berpendapat, negara berkewajiban untuk menyediakan layanan kesehatan bagi seluruh penduduk, termasuk akses pemberian vaksin dalam rangka percepatan penanganan pandemi COVID-19.

Bagi masyarakat adat yang tinggal di pedalaman atau pulau terluar, katanya, kewajiban memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) masih menjadi sandungan signifikan untuk bisa menjangkau program vaksinasi pemerintah.

"Vaksinasi sebagai penangkal COVID-19, adalah penyelamat nyawa yang aksesnya harus diperluas dan diprioritaskan bagi yang benar-benar membutuhkan. Pemerintah perlu mengambil langkah diskresi karena ini adalah masalah nyawa orang, bukan sekadar soal pilkada atau pemilu," katanya.

Baca Juga: Update 30 Juli: Positif Covid-19 RI Tambah 41.168 Orang, Meninggal 1.759 Jiwa

Ia juga menegaskan bahwa sebetulnya masyarakat adat bukanlah kelompok rentan. Mereka bisa hidup mandiri dan selama ini telah menjaga keharmonisan dan kelestarian alam, serta keragaman hayati di daerah-daerah terdalam dan terluar Indonesia.

Baca Juga

Berita Terkait