SuaraBatam.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (8/5/2021) kemarin.
Dalam kesempatan itu, Tito didampingi oleh Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dan Walikota Batam, Muhammad Rudi menyambut kepulangan 64 Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui Pelabuhan Internasional Batam Center dari Situlang Laut, Malaysia menggunakan kapal Oceanna 7.
Tito juga menyampaikan bahwa penunjukkan Batam menjadi satu-satunya pintu masuk bagi PMI, dari wilayah Semenanjung Malaka disebabkan kemampuan Batam yang memiliki fasilitas karantina.
Diantaranya adalah Asrama Haji, serta Rumah Susun (Rusun) yang dikelola oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam, dan Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Baca Juga:Riau Pecah Rekor Kasus Positif Covid-19 dalam Sehari 654 Pasien
"Karena PMI yang akan pulang ini banyak, oleh karena itu Sumut dan Dumai yang juga dulunya ditunjuk menutup pintu masuk mereka. Karena mereka kekurangan fasilitas untuk karantina," jelasnya.
Walau demikian, hal ini juga memiliki dampak beban besar yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam, terutama dalam masalah anggaran.
Untuk permasalaha anggaran ini, Tito menyebutkan diperuntukan bagi pembiayaan selama karantina, serta pembiayaan pemulangan bagi PMI yang tidak mampu.
Untuk pembiayaan pemulangan PMI ini sendiri, Tito mengungkapkan, selain dari APBD, anggaran juga akan diserap dari APBN melalui Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) RI.
"Mengenai pengawasan bagi PMI, Presiden Joko Widodo sudah berkordinasi melalui Panglima TNI, dan meminta jajaran Pangdam dan Danrem sebagai Ketua Tim Gugus Tugas khusus pemulangan PMI. Ini juga harus didukung dari rekan-rekan Polri serta instansi terkait," terangnya.
Baca Juga:Ada Larangan Mudik, Jalinsum Jambi-Riau Sepi
Namun, ada hal lain yang diakuinya akan menjadi kendala dalam menyambut kepulangan PMI yang akan dibahas dalam Rapat Terbatas (Ratas) Kementrian bersama Presiden RI, Joko Widodo Senin mendatang di Jakarta.
Kendala ini adalah ketersediaan kamar Fasilitas Kesehatan (Faskes), serta Tenaga Kesehatan (Nakes) bagi PMI dan WNI yang dinyatakan positif Covid-19.
"RSKI Galang ketersediaan kamar sudah hampir capai limit. Ini akan dibahas bersama Menteri Kesehatan, agar Batam untuk tahap awal segera dikirim bantuan obat, dan alat medis pendukung. Serta Nakes dari wilayah kurang berdampak, agar bisa diperbantukan," paparnya.
Kontributor : Partahi Fernando W. Sirait
