Ada Keterlibatan Intelijen di Pemilu 2024 di Malaysia? Ini Kata Dubes Indonesia

SuaraBatam.id - Intelijen dituduh terlibat dalam pelaksanaan Pemilu 2024 di Kuala Lumpur. Berawal dari satu video berdurasi satu menit sembilan detik yang menyebutkan ada intervensi intelijen dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) Kuala Lumpur.

Rapat pleno itu tak saja melibatkan PPLN Kuala Lumpur, tapi juga perwakilan partai politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) Kuala Lumpur.

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Malaysia Hermono membantah tuduhan itu.

Baca juga: Disnakertrans Kepri Buka Pelatihan Kerja Gratis Selama 2.5 Bulan, Daftar di Sini

Baca Juga: Malaysia Minta Warganya Tunda Berkunjung ke Yaman, Mengapa?

“Kalaupun ada pihak luar yang mencoba melakukan intervensi, kan kembali PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri), mau enggak diintervensi?” kata Hermono di KBRI Kuala Lumpur, Malaysia, Senin, dilansir dari Antara.

Ia menegaskan daftar pemilih ditetapkan berdasarkan hasil rapat Pleno PPLN Kuala Lumpur.

"Lalu bagaimana mau mengintervensinya?", kata Hermono, seraya menegaskan kalaupun ada pihak eksternal yang mencoba mengintervensi, maka PPLN harus menjaga integritasnya.

Menurut Hermono, siapa pun pihak yang berkepentingan tentu bisa mengintervensi, tetapi kembali ke PPLN apakah mau diintervensi atau tidak.

“Kan ada Pakta Integritas,” kata dia.

Baca Juga: Banjir Berat Melanda Malaysia, Jumlah Pengungsi Meningkat dan Fasiltas Ini Rusak

Sejak awal melantik PPLN Kuala Lumpur, Hermono mengatakan telah mengingatkan mereka bahwa pasti akan banyak menghadapi tekanan, terlebih mereka yang memiliki kepentingan dengan besarnya jumlah suara di Malaysia.

Terkait menjaga netralitas Perwakilan RI selama masa Pemilu 2024, Hermono mengatakan tugas Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur memfasilitasi agar PPLN dan Panwaslu Kuala Lumpur tugasnya tak mengalami kendala.

KBRI, lanjutnya, menyediakan tempat, data-data pendukung yang diperlukan, berkoordinasi dengan aparat setempat, dengan Kementerian Luar Negeri Malaysia, dan polisi.

Bahkan, KBRI rutin mengajak partai politik dan organisasi masyarakat untuk berkumpul dan menanyakan kendala dan persoalan yang mereka hadapi, serta meminta agar semua persoalan diselesaikan di dalam Wisma Duta, tutup Hermono.